mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
•   LIVE TV
Dandim 0419/Tanjab Pantau Vaksinasi Massal Dosis Kedua di Aula Makodim Berikut 16 Titik Sebaran Vaksinasi TNI Tahap II dan I Kodim 0419/Tanjab Pertemuan Dengan PT Sena, Bupati Tanjab Barat Berharap Tungkal Ilir Teraliri Gas Ramah Lingkungan Terpilih Menjadi Ketua PBSI, H.Abdullah:Siap Memajukan Perbulutangkisan di Tanjab Barat Sambut Kunker Gubernur Jambi, Bupati Sampaikan Laporan Perkembangan Covid-19 di Tanjab Barat

Home / Editorial

Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:38 WIB

Arfa’i ; Mony Politik Beda dengan Perjanjian Politik

GAMBAR : Pengamat Hukum Tata Negara Provinsi Jambi Arfa'i, SH

GAMBAR : Pengamat Hukum Tata Negara Provinsi Jambi Arfa'i, SH

TANJAB BARAT – Isu mony politik dan perjanjian politik menjadi perbincangan hangat dikala musim Pilkada. Tak terkecuali pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ini.

Namun banyak masyarakat pemilih terkadang keliru mengartikan money politik dan perjanjian politik itu sendiri.

Pengamat Hukum Tata Negara Provinsi Jambi Arfa’i, SH, MH juga Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jambi juga menyebutkan dua isu memang santer terdengar dikalangan masyarakat jelang Pilkada adalah Money Politik dan Perjanjian Politik.

BACA JUGA  Vaksin Sinovac Tiba di Gedung Farmasi Tanjab Barat

“Ini ada dua isu seringkali berkembang di masyarakat kita tentang money politik dan perjanjian politik. Mana yang bisa tergolong masuk dalam delik hukum” ujar Arfa’i.

Mahasiswa semester akhir Program Doktor Hukum Universitas Sriwijaya ini menerangkan dari dua isu berbeda tersebut yang mengarah Sanksi hukum adalah money politik bukan perjanjian politik.

“Kalau money politik adalah seseorang yang memberikan sesuatu berbentuk uang atau benda dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat. Kalau perjanjian politik itu adalah seseorang berjanji dihadapan pemilih, apabila terpilih,” jelas Arfai.

BACA JUGA  Membumikan Vaksin Cegah Karhutla di Pengabuan, Kapolres Tanjab Barat Kembali Bermalam di Posko Lahan Pak Janggut 

Ia menegaskan, bagaimanapun dikaji dalam hukum, bahwa perjanjian politik tidak termasuk dalam unsur delik hukum.

“Berbeda halnya dengan money politik jelas ada unsur yang menyatakan bahwa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pilkada,” tandasnya.(#Bj)

Share :

Baca Juga

Editorial

Gubernur Jambi Ikuti Virtual Peringatan Hari Nusantara Tahun 2020