mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
   LIVE TV
Danrem 042/Gapu Ikuti Vicon Dengan Kasum TNI Bahas Pencapaian Dosis Vaksinasi SMPN 2 Kuala Tungkal Lolos Sebagai Peserta KSN MTK Nasional Kaban Sebut Kabid PKS Kesbangpol Tidak Bisa Kerja Dihantam Tak Boat Dermaga di Teluk Kempas Rusak Remaja di Kuala Tungkal Ditemukan Meninggal Gantung Diri 

Home / Editorial

Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:38 WIB

Arfa’i ; Mony Politik Beda dengan Perjanjian Politik

GAMBAR : Pengamat Hukum Tata Negara Provinsi Jambi Arfa'i, SH

GAMBAR : Pengamat Hukum Tata Negara Provinsi Jambi Arfa'i, SH

TANJAB BARAT – Isu mony politik dan perjanjian politik menjadi perbincangan hangat dikala musim Pilkada. Tak terkecuali pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ini.

Namun banyak masyarakat pemilih terkadang keliru mengartikan money politik dan perjanjian politik itu sendiri.

Pengamat Hukum Tata Negara Provinsi Jambi Arfa’i, SH, MH juga Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jambi juga menyebutkan dua isu memang santer terdengar dikalangan masyarakat jelang Pilkada adalah Money Politik dan Perjanjian Politik.

BACA JUGA  Bupati Tanjab Barat Tinjau Persiapan Prokes Sholat Id Sejumlah Masjid

“Ini ada dua isu seringkali berkembang di masyarakat kita tentang money politik dan perjanjian politik. Mana yang bisa tergolong masuk dalam delik hukum” ujar Arfa’i.

Mahasiswa semester akhir Program Doktor Hukum Universitas Sriwijaya ini menerangkan dari dua isu berbeda tersebut yang mengarah Sanksi hukum adalah money politik bukan perjanjian politik.

“Kalau money politik adalah seseorang yang memberikan sesuatu berbentuk uang atau benda dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat. Kalau perjanjian politik itu adalah seseorang berjanji dihadapan pemilih, apabila terpilih,” jelas Arfai.

BACA JUGA  Sejumlah Tomas di Betara Ungkap Kesetiaannya Dukung Paslon Bupati Nomor 2 UAS-HA

Ia menegaskan, bagaimanapun dikaji dalam hukum, bahwa perjanjian politik tidak termasuk dalam unsur delik hukum.

“Berbeda halnya dengan money politik jelas ada unsur yang menyatakan bahwa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pilkada,” tandasnya.(#Bj)

Share :

Baca Juga

Editorial

Gubernur Jambi Ikuti Virtual Peringatan Hari Nusantara Tahun 2020
error: Content is protected !!