mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
   LIVE TV
Korps HMI Wati Tanjab Barat Gelar Seminar Keperempuan Mayat Terikat Tali Terungkap, Pelaku Ayah dan Adik Korban Sendiri Tidak Butuh Waktu Lama,Satreskrim Polres Bungo Berhasil Ungkap Kasus Misteri Mayat Terikat Tali Rugikan Negara Hingga Ratusan Juta, 500 Ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan Tahun 2022, Pemkab Tanjab Barat Fokus Pembangunan Infrastruktur

Home / Tanjab Barat

Kamis, 22 Oktober 2020 - 22:38 WIB

Bawaslu : Belum Ada Pelanggaran Kampanye di Pilkada Tanjabbar

GAMBAR : Dr. Mohd. Yasin, MH, Komisioner Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Tanjabbar

GAMBAR : Dr. Mohd. Yasin, MH, Komisioner Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Tanjabbar

TANJAB BARAT – Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyebut belum ada pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah ini.

“Hingga saat ini belum ada status resmi pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh tim kampanye atau Paslon,” ujar Komisioner Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Tanjab Barat, Dr. Mohd. Yasin, MH, Kamis (22/10/20).

Namun Yasin menyebut jika pihaknya ada merenima laporan, namun pada saat diminta untuk menunjukan alat bukti otentik, mereka tidak bisa.

“Seperi laporan dugaan kontrak politik, hanya berdasar screenshot dari medsos, sehingga mempersulit kami untuk bergerak,” kata Yasin.

Pihak Bawaslu sangat membutuhkan bukti-bukti untuk bergerak. Sedangkan yang terjadi pada saat ini, hanya secara pesan singkat di medsos saja.

Laporkan pelanggaran Pilkada harus jelas, foto, video, lokasi, tempat pelaksanaan dan pelanggaran apa saja. Selain itu juga harus siap dikonfirmasi agar apa yang akan dijalankan Bawaslu benar-benar sesuai aturan. Kemudian, memiliki bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh pelanggar.

BACA JUGA  Akun WhatsApp Kapolres Tanjabbar Dibajak OTK

Lebih lanjut Yasin menjelaskan, terkait laporan kasus dugaan pemberian beras yang diduga oleh Tim Paslon Nomor Urut 1 kepada salah seorang warga yang sebelumnya sempat viral di media sosial, saat ini Bawaslu sudah menghentikan satu laporan karena tidak cukup alat bukti.

“Lantaran beras tersebut sudah habis dan si penerima beras tidak mau membeberkan siapa orang yang telah memberikan beras tersebut, maka Bawaslu memutuskan kasus tersebut selesai atau tutup,” katanya.

Sementara, terkait laporan ke Bawaslu oleh salah satu tim pemenangan Nomor Urut 3 dugaan adanya kontrak politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2. Kemudian laporan pemberian beras oleh tim paslon nomor urut 1 di salah satu Posko tim pemenangan.

BACA JUGA  Polsek Tungkal Ulu Terima Penyerahan Dua Senpira Dari Warga

Dua laporan tersebut, kata Yasin, hingga kini masih dalam tahap proses pemanggilan saksi dan pengumpulan barang bukti.

“Jadi, hingga saat ini belum bisa dikatakan ada pelanggaran dalam tahapan Pilkada di Tanjab Barat, karena laporan masih berproses,” tegasnya.

Kemudian dalam menindak lanjuti laporan maupun informasi yang beredar, Bawaslu punya waktu 7 hari.

7 hari itu adalah waktu Bawaslu untuk menelusuri sejak informasi dugaan pelanggaran diketahui atau laporan diterima.

“Jika sampai waktu itu tidak ditemukan bukti-bukti konkrit, (terpenuhi syarat formil dan matrial) akan dihentikan, jika ditemukan bisa berlanjut ketahap berikutnya,” tandasnya.(#BG)

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Anwar Sadat dan Istri Memilih di TPS 04

Tanjab Barat

Program UAS Ingin Anak Tanjabbar Terbebas dari Buta Aksara Al-Qur’an

Tanjab Barat

Bupati Anwar Sadat Launching Beras Lokal Pandawa Lima dan Padiku

Tanjab Barat

Promosi Produk Khas Daerah, Lima  BUMDes Tanjab Barat Ikuti Expo Provinsi Jambi 2021

Tanjab Barat

WFC Kuala Tungkal Ganti Nama ‘Titian Orang Kayo Mustiko Rajo Alam’

Tanjab Barat

Jalani Reses Kedua, Hamdani : Masyarakat Minta Pembangunan Lanjutan

Tanjab Barat

Peduli Covid-19, Barisan Pendukung UAS-Hairan Bagi-bagi Masker Pada Masyarakat

Tanjab Barat

Baru Satu Perusahaan di Tanjab Barat Menyelenggarakan Vaksin Gotong Royong
error: Content is protected !!