Tanjab Barat – Ketua Ormas Pemuda Pengawasan Pembangunan dan Supervisi (P3S), Firdaus sesalkan sikap oknum Anggota DPRD Tanjab Barat, Jamal Darmawan Sie yang keranjingan nyeloteh di Media Sosial (Medsos) menyindir lajunya jalan roda Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Teranyar, celotehan terkait isu jual beli jabatan. Hal ini menurut Firdaus, sangat tidak etis, jika pejabat selevel Anggota DPRD justru berintuisi dugaan adanya jual beli jabatan.
“Kami dari Pemuda Pengawasan Pembangunan dan Supervisi Tanjab Barat sangatlah mengkhawatirkan perbuatan tersebut. Karena isu seperti ini sudah mengarah “Tendensius” dan meresahkan masyarakat. Karena beliau sebagai pejabat perwakilan rakyat di legislatif narasinya kami nilai berdasarkan opini dan fiksi,” kata Firdaus, Minggu (24/10/21).
“Harusnya berdasarkan fakta dan data, ini sangat disayangkan. Seharusnya sebagai DPRD berhak meminta pejabat daerah untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Kami sangat menyayangkan opini yg dimainkan DPRD tersebut , sehingga kami masyarakat resah dibuatnya,” ujar Firdaus lagi.
“Kami meminta BK (Badan Kehormatan) DPRD Tanjab Barat memanggil saudara Jamal Darmawan Sie terkait opini yg digulirkan di masyarakat, ini sekali lagi sangat meresahkan,” tandasnya.
Tanjab Barat – Ketua Ormas Pemuda Pengawasan Pembangunan dan Supervisi (P3S), Firdaus sesalkan sikap oknum Anggota DPRD Tanjab Barat, Jamal Darmawan Sie yang keranjingan nyeloteh di Media Sosial (Medsos) menyindir lajunya jalan roda Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Teranyar, celotehan terkait isu jual beli jabatan. Hal ini menurut Firdaus, sangat tidak etis, jika pejabat selevel Anggota DPRD justru berintuisi dugaan adanya jual beli jabatan.
“Kami dari Pemuda Pengawasan Pembangunan dan Supervisi Tanjab Barat sangatlah mengkhawatirkan perbuatan tersebut. Karena isu seperti ini sudah mengarah “Tendensius” dan meresahkan masyarakat. Karena beliau sebagai pejabat perwakilan rakyat di legislatif narasinya kami nilai berdasarkan opini dan fiksi,” kata Firdaus, Minggu (24/10/21).
“Harusnya berdasarkan fakta dan data, ini sangat disayangkan. Seharusnya sebagai DPRD berhak meminta pejabat daerah untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Kami sangat menyayangkan opini yg dimainkan DPRD tersebut , sehingga kami masyarakat resah dibuatnya,” ujar Firdaus lagi.
“Kami meminta BK (Badan Kehormatan) DPRD Tanjab Barat memanggil saudara Jamal Darmawan Sie terkait opini yg digulirkan di masyarakat, ini sekali lagi sangat meresahkan,” tandasnya.
