mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
   LIVE TV
Wabup Hairan Hadiri Peresmian Peluncuran Kapal Vaksinasi Program Pelampung Polri Percepat Penanganan Covid 19,Ketua Komisi II DPRD Dorong Pemkab Tanjab Barat Beli Mesin PCR Gunakan Trail, Dandim Tanjab Takluklan Bukit Tiga Puluh Pantau Wilayah Rawan Karhutla Danrem 042 Gapu Berikan Materi kepada KKDN Sespimti Polri Bupati Anwar Sadat Pimpin Rapat Persiapan MTQ

Home / Pemerintahan

Selasa, 16 Februari 2021 - 15:25 WIB

Pelantikan Kepala Daerah Februari 2021 Secara Virtual

TANJAB BARAT – Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 lalu kembali ditunda dari sebelumnya akan dilantik pada 17 Februari.

Mengingat tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu. Termasuk di dalamnya Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat.

Informasi terbaru tanggal perkiraan pelaksanaannya, sekitar 25 atau 26 Februari 2021. Pelantikan akan dilakukan secara virtual ini tidak termasuk daerah yang hasil pilkadanya masih berproses di Mahkamah Konstitusi.

Keputusan mengenai penundaan itu, disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Senin (15/02/21) siang.

Dirjen Otda menyampaikan itu dalam rapat video conference bersama perwakilan dari seluruh pemerintah daerah pelaksana Pilkada.

BACA JUGA  Sesepuh Jawa Kecamatan Tebing Tinggi Ini Dukung Penuh UAS-Hairan

“Jadi prinsipnya pelantikan tidak tanggal 17, tapi mundur kira-kira akhir bulan. Tanggalnya menyusul. Alasannya, menunggu putusan sela MK tanggal 15-17 Februari ini,” ujar Akmal.

Akmal Malik mengungkapkan, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Bulan Februari 2021 ini ada sebanyak 207 daerah. Untuk kepala daerah terpilih, selain yang berproses di MK, akan dilantik pada tanggal 25-26 Februari 2021.

Untuk pelantikan bupati/wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota akan dilakukan oleh Gubernur.  Pejabat gubernur jika masih kosong, maka akan dilantik oleh Mendagri.

Lebih jauh Dirjen Otda jelaskan, kepala daerah yang sengketa pilkadanya disetop Mahkamah Konstitusi, pelantikannya akan dilakukan bersamaan.

BACA JUGA  Berakhir Pemeriksaan BPK, Bupati : Ada Beberapa Catatan Harus Ditindaklanjuti.

“Kalau sengketanya dilanjutkan oleh MK, maka nanti akan dilantik belakangan,” katanya.

Akmal Malik menambahkan, untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Februari dan masih berproses di MK, maka pelantikannya akan diserentakkan pada bulan April bersamaan dengan kepala daerah yang habis masa tugasnya bulan Maret dan April.

“Kepala Daerah yang habis masa tugasnya bulan Maret ada 13 daerah, sedang yang habis pada bulan April ada 17 daerah. Sedang untuk kepala daerah yang habis masa tugasnya pada bulan Mei (11 daerah), Juni (17 daerah), Juli (satu daerah) dan September (dua daerah), waktunya akan ditentuan kemudian,” tandasnya.(#4R)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

16 Desa di Tanjabbar jadi Lokus Stunting, Dapat Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 384 Unit Toilet

Pemerintahan

Wabup Tanjab Barat Cek Kesiapan Tenaga Medis Untuk Vaksin Lansia di Puskesmas II

Pemerintahan

Bupati Tanjab Barat di Sambut Hangat Pemkab Indragiri Hilir

Pemerintahan

Kehabisan Stok Oksigen,Bupati Tanjab Barat Sidak Ke RSUD KH Daud Arif

Pemerintahan

Wabup Hairan Apresiasi DPRD Setujui Raperda RPJMD 2021-2026 Dibahas Selanjutnya

Pemerintahan

Amir Sakib Nyatakan Siap di Vaksin Sinovac

Pemerintahan

Bupati Anwar Sadat Buka Latsar CPNS Tahun 2021

Pemerintahan

RSUD KH Daud Arif Minim Dokter Spesialis, Begini Kata Gubernur Jambi