TANJABBAR,TJ – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jamal Darmawan Sie, S.E., M.M., menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal penuh implementasi program nasional Asta Cita di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul langkah intensif Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama unsur lintas sektoral dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menilai delapan misi utama Asta Cita yang diusung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia harus diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Jamal, berbagai upaya yang saat ini dilakukan pemerintah, termasuk pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan, harus menghasilkan langkah nyata dan tidak berhenti pada sebatas koordinasi administratif.
“Asta Cita ini adalah mandat besar. Harapan kami di DPRD, program swasembada pangan dan penguatan ekonomi ini harus bermuara pada peningkatan daya beli petani serta ketersediaan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas,” ujarnya.(15/4/26).
Jamal juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal sebagai kekuatan utama pembangunan daerah. Menurutnya, Tanjung Jabung Barat memiliki sumber daya alam yang besar, baik di sektor pertanian maupun perikanan, yang harus dikelola secara optimal melalui program hilirisasi.
“Kita memiliki lahan yang luas dan sumber daya laut yang melimpah. Implementasi Asta Cita di Tanjab Barat harus fokus pada hilirisasi produk pertanian dan perikanan agar nilai tambahnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia meminta agar penyaluran bantuan sarana produksi (Saprodi) seperti bibit dan pupuk dilakukan secara tepat sasaran. Jamal mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan, sekaligus berharap pengawasan distribusi bantuan dapat diperketat.
“Dukungan TNI-Polri sangat kami apresiasi. Harapannya, bantuan bibit maupun pupuk benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Petani kecil harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Di sisi lain, Jamal juga mendorong dunia usaha dan sektor swasta untuk ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjung Jabung Barat memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan harus terlibat aktif. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah masifnya program pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, Jamal memastikan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah, termasuk memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan semangat Asta Cita, khususnya dalam pembangunan infrastruktur penunjang produksi, penguatan sektor pangan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat,” pungkasnya.(*)
