TANJABBAR, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan capaian signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 yang digelar Inspektorat Daerah bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada Selasa (12/11/25).
Kehadiran Tim KPK yang diwakili oleh Surya Wiharsa (PIC Korsupgah Wilayah Jambi–Bengkulu), Heru Sri Hariyanto (PIC Korsupgah Wilauan Kepulauan Riau), dan Saumi Zahara (Sekretaris Direktur Korsup Wilayah I) menjadi sorotan utama. Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemkab Tanjabbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kunjungan Lapangan: Proyek Strategis Dinilai “Berjalan Baik dan Terarah”
Aktivitas diawali dengan sesi pagi berupa peninjauan dan pendalaman teknis di tiga proyek strategis Pemkab Tanjabbar Kunjungan lapangan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Surya Wiharsa, PIC Korsupgah Wilayah Jambi–Bengkulu, menyampaikan apresiasi atas hasil pemantauan.“ Kami melihat pelaksanaan proyek strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah cukup baik. Dari hasil pemantauan, tidak banyak ditemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan perbaikan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ungkap Surya Wiharsa.
Ia menekankan bahwa capaian ini adalah hasil dari komitmen kuat pimpinan daerah dan pendampingan intensif dari Inspektorat. menjadi contoh positif kolaborasi pengawasan dan pelaksanaan proyek.
Pencapaian Fantastis: Nilai MCP Melonjak Hingga 65 Poi, Nilai MCP sementara Kabupaten Tanjabbar melonjak tajam dari 33 poin menjadi 65 poin.
Capaian drastis ini mengantarkan Tanjabbar naik dari peringkat ke-10 menjadi peringkat ke-2 se-Provinsi Jambi, sebuah progres yang dinilai luar biasa oleh Tim KPK.
“ Peningkatan yang dicapai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat luar biasa. Dari hasil pemantauan, kami melihat komitmen pimpinan daerah dan kerja keras seluruh perangkat OPD, terutama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan. Tidak banyak daerah yang mampu melakukan percepatan capaian seperti ini,” puji Surya Wiharsa, seraya menegaskan KPK akan terus mendampingi.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menyampaikan rasa syukur dan menegaskan kembali esensi kehadiran lembaga antirasuah tersebut.
“ Kehadiran KPK di Tanjung Jabung Barat adalah bentuk dukungan pembinaan, sekaligus pemberian masukan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel. Ini langkah positif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari penyimpangan,” Tegas Bupati.
Anwar Sadat juga menetapkan target ambisius, yaitu mencapai nilai MCP sebesar 90 dan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 80 pada tahun 2025.
“ Kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus berbenah. Tujuan utama kita bukan hanya mengejar angka, tetapi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., MH, mengingatkan seluruh OPD untuk tidak terlena dan memanfaatkan waktu hingga 30 November 2025.
“ Saya mengingatkan kepada seluruh OPD agar benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa menjelang 30 November 2025 untuk menuntaskan pengisian indikator MCSP yang belum terunggah, jangan terlena dengan angka yang didapat saat ini karena semua Kabupaten akan terus bergerak,” tegas Sekda, menekankan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan pemantauan data yang sudah diunggah.
Secara terpisah, Inspektur Daerah, Drs. Encep Jarkasih, CGCAE, menambahkan bahwa hasil evaluasi ini adalah momentum penting untuk perbaikan dan penguatan sistem pengendalian internal dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya nyata Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(*)
TANJABBAR, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan capaian signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 yang digelar Inspektorat Daerah bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada Selasa (12/11/25).
Kehadiran Tim KPK yang diwakili oleh Surya Wiharsa (PIC Korsupgah Wilayah Jambi–Bengkulu), Heru Sri Hariyanto (PIC Korsupgah Wilauan Kepulauan Riau), dan Saumi Zahara (Sekretaris Direktur Korsup Wilayah I) menjadi sorotan utama. Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemkab Tanjabbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kunjungan Lapangan: Proyek Strategis Dinilai “Berjalan Baik dan Terarah”
Aktivitas diawali dengan sesi pagi berupa peninjauan dan pendalaman teknis di tiga proyek strategis Pemkab Tanjabbar Kunjungan lapangan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Surya Wiharsa, PIC Korsupgah Wilayah Jambi–Bengkulu, menyampaikan apresiasi atas hasil pemantauan.“ Kami melihat pelaksanaan proyek strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah cukup baik. Dari hasil pemantauan, tidak banyak ditemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan perbaikan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ungkap Surya Wiharsa.
Ia menekankan bahwa capaian ini adalah hasil dari komitmen kuat pimpinan daerah dan pendampingan intensif dari Inspektorat. menjadi contoh positif kolaborasi pengawasan dan pelaksanaan proyek.
Pencapaian Fantastis: Nilai MCP Melonjak Hingga 65 Poi, Nilai MCP sementara Kabupaten Tanjabbar melonjak tajam dari 33 poin menjadi 65 poin.
Capaian drastis ini mengantarkan Tanjabbar naik dari peringkat ke-10 menjadi peringkat ke-2 se-Provinsi Jambi, sebuah progres yang dinilai luar biasa oleh Tim KPK.
“ Peningkatan yang dicapai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat luar biasa. Dari hasil pemantauan, kami melihat komitmen pimpinan daerah dan kerja keras seluruh perangkat OPD, terutama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan. Tidak banyak daerah yang mampu melakukan percepatan capaian seperti ini,” puji Surya Wiharsa, seraya menegaskan KPK akan terus mendampingi.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menyampaikan rasa syukur dan menegaskan kembali esensi kehadiran lembaga antirasuah tersebut.
“ Kehadiran KPK di Tanjung Jabung Barat adalah bentuk dukungan pembinaan, sekaligus pemberian masukan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel. Ini langkah positif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari penyimpangan,” Tegas Bupati.
Anwar Sadat juga menetapkan target ambisius, yaitu mencapai nilai MCP sebesar 90 dan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 80 pada tahun 2025.
“ Kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus berbenah. Tujuan utama kita bukan hanya mengejar angka, tetapi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., MH, mengingatkan seluruh OPD untuk tidak terlena dan memanfaatkan waktu hingga 30 November 2025.
“ Saya mengingatkan kepada seluruh OPD agar benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa menjelang 30 November 2025 untuk menuntaskan pengisian indikator MCSP yang belum terunggah, jangan terlena dengan angka yang didapat saat ini karena semua Kabupaten akan terus bergerak,” tegas Sekda, menekankan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan pemantauan data yang sudah diunggah.
Secara terpisah, Inspektur Daerah, Drs. Encep Jarkasih, CGCAE, menambahkan bahwa hasil evaluasi ini adalah momentum penting untuk perbaikan dan penguatan sistem pengendalian internal dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya nyata Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(*)
