TANJABBAR, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat langkah percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembenahan data, sinkronisasi program, dan peningkatan koordinasi antarperangkat daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2026 di Ruang Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Katamso meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran maupun jumlah bantuan yang disalurkan.
Menurutnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan harus dilihat dari ketepatan penerima manfaat serta perubahan nyata terhadap kondisi kehidupan masyarakat.
Ia mengakui bahwa persentase penduduk miskin di Tanjung Jabung Barat menunjukkan perkembangan positif. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah mengurangi perhatian terhadap masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan maupun kategori kemiskinan ekstrem.
Karena itu, setiap OPD diminta memperkuat keterpaduan program agar kebijakan yang dijalankan tidak tumpang tindih dan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Katamso menilai data berdasarkan pengelompokan desil kesejahteraan harus menjadi pedoman dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima berbagai bentuk bantuan pemerintah.
Ia mengingatkan agar perbedaan data antarlembaga tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perangkat daerah diminta segera melakukan koordinasi, pemeriksaan, dan verifikasi langsung di lapangan.
“Jangan sampai program dan anggaran yang kita siapkan tidak tepat sasaran. Kita harus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kondisi serta kriteria yang telah ditetapkan. Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi,” tegas Katamso.
Dalam rapat koordinasi itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut memaparkan perkembangan sejumlah indikator sosial dan ekonomi daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kemiskinan di Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari sebelumnya 9,67 persen atau sekitar 33,88 ribu jiwa menjadi 9,03 persen atau sekitar 31,95 ribu jiwa.
Penurunan juga terlihat pada angka kemiskinan ekstrem, dari 1,11 persen pada 2024 menjadi 0,66 persen pada 2025. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut membaik, dari 3,20 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,12 persen pada Agustus 2025.
Selain indikator tersebut, pembahasan mencakup kondisi rumah tangga miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik ketenagakerjaan, hingga pemetaan masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan. Informasi ini dinilai penting sebagai dasar menentukan bentuk bantuan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
Sejumlah OPD juga menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program serta kendala yang dihadapi. Persoalan yang dibahas meliputi penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan, bantuan perumahan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Upaya pemberdayaan ekonomi turut diarahkan melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, koperasi, serta peningkatan kesempatan kerja. Dalam hal ini, keterlibatan Bulog dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi, terutama terkait ketersediaan pangan dan informasi kondisi masyarakat di tingkat desa.
Katamso menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Diperlukan kerja bersama yang terencana, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, hingga pembukaan akses terhadap lapangan pekerjaan.
Setiap perangkat daerah juga diminta mampu mengukur kontribusi program yang dilaksanakan terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Setiap OPD harus mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan tidak sinkron antara tujuan, sasaran, dan hasilnya. Kita perlu melihat persoalan secara menyeluruh agar intervensi yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, menjelang berakhirnya rapat, Staf Ahli Bupati Yan Heri, S.Pt., menyampaikan sejumlah langkah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
Di antaranya, setiap OPD diminta melakukan inventarisasi program bantuan yang berkaitan dengan DTSEN dan menyampaikan laporannya kepada Bapperida untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi serta koordinasi bersama.
Selain itu, diperlukan penyelarasan data guna meminimalkan perbedaan informasi antarinstansi. Mekanisme perubahan, penggantian, dan pemutakhiran data penerima bantuan juga perlu disosialisasikan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan haknya akibat persoalan administrasi.
Pemutakhiran data diusulkan dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan. Apabila terdapat persoalan yang membutuhkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu menindaklanjutinya melalui koordinasi dan penyampaian surat resmi kepada instansi terkait.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Katamso meminta agar hasil rapat tidak berhenti sebatas pembahasan di tingkat kabupaten. Koordinasi teknis yang lebih intensif antar-OPD harus terus dilakukan sehingga setiap kendala dapat segera ditemukan solusinya dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui penguatan peran TKPKD,
Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap seluruh program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terintegrasi, terukur, dan tepat sasaran. Dengan demikian, tren penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Yan Heri, S.Pt., Kepala Bapperida Feri Noprianto, S.E., Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta sejumlah kepala OPD terkait, di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Hadir pula perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bulog, APDESI, dan sejumlah undangan lainnya. (*)
