TANJABBAR, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat upaya pemetaan dan penanganan kerawanan pangan di wilayahnya. Salah satu langkah yang dilakukan melalui kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Senin (10/11/2026), secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., yang sekaligus menyampaikan arahan kepada seluruh peserta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam arahannya, Katamso menyampaikan bahwa persoalan kerawanan pangan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah melalui program dan kebijakan yang saling mendukung.
Menurutnya, diperlukan langkah terarah dan berbasis data agar penanganan kerawanan pangan dapat dilakukan sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia menjelaskan, FSVA merupakan salah satu instrumen informasi yang dikembangkan Badan Pangan Nasional untuk menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan secara geografis. Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan persoalan pangan.
Pemetaan FSVA juga mengelompokkan kondisi wilayah berdasarkan tiga kategori prioritas, yakni Prioritas 1 dengan tingkat sangat rentan, Prioritas 2 kategori rentan, dan Prioritas 3 kategori cukup rentan.
Katamso menambahkan, penyusunan peta tersebut memiliki landasan regulasi yang jelas, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Aturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun pemetaan ketahanan pangan.
Dalam proses penyusunannya, FSVA tingkat kabupaten/kota menggunakan 11 indikator yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta pemanfaatan pangan.
Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah serta instansi terkait. Data pendukung juga bersumber dari Badan Pusat Statistik melalui pendekatan Small Area Estimation, sehingga hasil pemetaan diharapkan memiliki tingkat akurasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa keberadaan FSVA bukan sekadar menghasilkan dokumen pemetaan, melainkan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah intervensi di wilayah yang terindikasi mengalami kerentanan pangan.
Melalui informasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi desa-desa yang membutuhkan penanganan, mengetahui faktor penyebab kerawanan pangan, sekaligus merumuskan strategi dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Katamso pun mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi serta menyatukan langkah dalam mengatasi persoalan kerawanan pangan, khususnya di wilayah pedesaan.
Ia berharap hasil ekspose FSVA dapat ditindaklanjuti melalui program konkret dan sinergi lintas sektor, sehingga desa-desa yang masuk kategori rentan pangan secara bertahap dapat ditangani.
“Penanganan kerawanan pangan membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak. Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi semua OPD dan instansi terkait untuk bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa yang rentan terhadap kerawanan pangan,” tegas Katamso.
Di akhir sambutannya, ia mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik, aktif berdiskusi, serta membangun kesamaan pemahaman terhadap hasil pemetaan yang dipaparkan.
Dengan demikian, hasil Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu menjadi dasar perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan yang lebih terukur, terarah, dan tepat sasaran.(*)
