JAMBI, TJ – Percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) terus diperjuangkan Wakil Bupati Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E. Kali ini, sejumlah kebutuhan pembangunan jalan, jembatan hingga penanganan sungai kembali disuarakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas PUTR Provinsi Jambi tersebut, Wabup Katamso secara khusus meminta dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi agar sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Tanjabbar mendapat perhatian dan dapat dilanjutkan pembangunannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu usulan yang menjadi perhatian utama adalah penyelesaian ruas jalan Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang kurang lebih 18 kilometer.
Menurut Katamso, keberadaan jalan tersebut sangat penting untuk membuka akses antarkawasan sekaligus memangkas jarak tempuh masyarakat dari wilayah ulu menuju ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Selama ini, warga yang hendak menuju pusat pemerintahan kabupaten harus menempuh perjalanan memutar dengan melintasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap waktu perjalanan, biaya transportasi, serta kelancaran aktivitas masyarakat.
“Kalau ruas Sungai Landak menuju Tebing Tinggi ini bisa dituntaskan, masyarakat tidak perlu lagi memutar melewati dua kabupaten lain. Aksesnya akan jauh lebih dekat dan seluruh jalur berada di wilayah Tanjung Jabung Barat,” ungkap Katamso saat menyampaikan aspirasinya.
Ia menilai, penyelesaian jalur tersebut juga akan memberikan dampak positif terhadap distribusi hasil perkebunan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah di Tanjabbar.
Dalam kesempatan itu, Katamso turut memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui BPJN Jambi atas pembangunan ruas jalan Sungai Landak menuju Sungai Kepayang yang telah memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui kini telah mengalami peningkatan dengan permukaan beraspal. Pembangunan tersebut menjadi harapan lama masyarakat yang akhirnya mulai terwujud.
“Masyarakat di sana sangat senang. Jalan yang dulunya kondisinya sangat jelek, sekarang sudah beraspal. Ini merupakan sesuatu yang sudah lama diimpikan masyarakat dan tentunya memberikan dampak besar bagi perekonomian mereka,” tuturnya.
Katamso juga melihat peningkatan konektivitas kawasan tersebut memiliki potensi lebih luas. Apabila pembangunan jembatan pendukung dapat direalisasikan, jalur itu berpeluang menjadi alternatif perjalanan dari Riau menuju Padang tanpa harus melewati Kota Jambi, dengan efisiensi waktu perjalanan sekitar satu setengah jam.
Tak hanya ruas Sungai Landak–Tebing Tinggi, Wabup Katamso juga meminta perhatian BPJN Jambi terhadap penanganan jalan Kilometer 101 menuju Bukit Paku, Kabupaten Batanghari, serta peningkatan akses jalan di kawasan Seberang Kota.
Menurutnya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan harus dilakukan secara berkelanjutan karena menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
Selain menyampaikan aspirasi terkait jalan dan jembatan, Katamso juga membawa persoalan infrastruktur sumber daya air. Ia menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI atas sejumlah pekerjaan perbaikan daerah irigasi yang telah dilaksanakan di wilayah Tanjabbar.
Namun, persoalan Sungai Bram Itam turut menjadi perhatian serius. Menghadapi musim penghujan, pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk membantu penanganan sungai sepanjang kurang lebih 15 kilometer tersebut.
Katamso mengakui bahwa kewenangan penanganan sungai itu berada di tingkat kabupaten. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan tambahan agar penanganannya dapat dilakukan lebih optimal.
“Kami berharap dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer. Saat ini upaya yang bisa dilakukan masih terbatas melalui kerja sama dengan pihak WKS. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Prasarana Strategis atas kontribusi serta perhatian terhadap pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Rakor Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026 tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sekaligus menyusun rencana pembangunan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2027 dan 2028.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Dr. H. Alharis, S.Sos., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan agar setiap kegiatan infrastruktur yang masuk ke daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing kabupaten/kota.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah menyiapkan usulan program prioritas maupun alternatif sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Melalui forum tersebut, Pemkab Tanjabbar berharap berbagai usulan yang disampaikan Wabup Katamso dapat ditindaklanjuti oleh balai kementerian, khususnya BPJN Jambi, sehingga pembangunan infrastruktur strategis di daerah dapat memperoleh dukungan anggaran dan masuk dalam perencanaan tahun mendatang.
Perjuangan tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan jalan yang lebih baik, tetapi juga membuka keterisolasian wilayah, memperpendek akses antarkawasan, memperlancar aktivitas masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)
