TANJABBAR, TJ – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menekan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di daerah tersebut turun dari 9,67 persen atau sekitar 33,88 ribu jiwa menjadi 9,03 persen atau sekitar 31,95 ribu jiwa.
Penurunan tersebut menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,11 persen pada 2024 menjadi 0,66 persen pada 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian positif ini menjadi perhatian Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2026 di Ruang Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Wabup Katamso menegaskan bahwa tren penurunan kemiskinan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui program pemerintah yang terarah, terintegrasi, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah bantuan yang disalurkan. Hal terpenting adalah sejauh mana program pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kerja sama dan memastikan setiap program memiliki kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Setiap OPD harus mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan tidak sinkron antara tujuan, sasaran, dan hasilnya. Kita perlu melihat persoalan secara menyeluruh agar intervensi yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Katamso.
Selain capaian penurunan kemiskinan, BPS juga memaparkan perkembangan indikator ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat turun dari 3,20 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,12 persen pada Agustus 2025.
Sejumlah indikator tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menentukan langkah berikutnya, terutama dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Katamso juga menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat program pemerintah.
Pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil harus menjadi acuan bagi seluruh OPD agar bantuan dan intervensi pembangunan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengingatkan agar perbedaan data antarinstansi segera ditelusuri dan diselesaikan melalui koordinasi serta verifikasi langsung di lapangan. Dengan data yang akurat, kebijakan penanggulangan kemiskinan diharapkan lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas berbagai langkah strategis, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, bantuan perumahan, perbaikan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penguatan ekonomi keluarga turut menjadi perhatian melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, koperasi, serta perluasan kesempatan kerja.
Koordinasi juga melibatkan Bulog dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan dan memperbarui informasi kondisi masyarakat hingga tingkat desa.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati, Yan Heri, S.Pt., menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Di antaranya menginventarisasi program bantuan yang berkaitan dengan DTSEN dan menyampaikannya kepada Bapperida sebagai bahan evaluasi bersama.
Pemutakhiran data penerima manfaat juga diminta dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh bantuan sesuai kondisi kesejahteraannya.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Katamso menginstruksikan agar koordinasi lintas OPD terus diperkuat melalui pertemuan teknis yang lebih intensif. Setiap persoalan harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Ia berharap capaian penurunan angka kemiskinan yang telah diraih dapat menjadi pijakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, ketepatan data, serta program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang mampu keluar dari garis kemiskinan.(*)
