Tujuh Fraksi DPRD Tanjabbar Sepakat, Ranperda Perubahan Pajak Daerah Lanjut Dibahas

- Penulis Berita

Kamis, 19 November 2026 - 14:14

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJABBAR, TJ – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

 

Meski sepakat, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah. Mulai dari perlindungan masyarakat dan pelaku UMKM, transparansi pengelolaan pendapatan, kepastian hukum bagi dunia usaha hingga konsistensi penerapan regulasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Sikap tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis (19/11/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Hamdani, S.E.

 

Selain membahas Ranperda perubahan pajak dan retribusi daerah, rapat tersebut juga mengagendakan penyampaian pendapat Bupati atas penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD.

Kedua Ranperda tersebut yakni tentang Pengelolaan Perikanan Umum Daratan serta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

 

Dalam penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Siti Madinah, S.IP., menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda perubahan pajak dan retribusi daerah untuk dibahas lebih lanjut.

 

Namun, PAN mengingatkan agar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berujung pada penambahan beban ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

 

PAN juga mendorong pembaruan basis data wajib pajak, transformasi digital dalam sistem pemungutan, serta penguatan pengawasan agar potensi kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan.

 

Fraksi ini turut menegaskan bahwa peningkatan PAD harus sejalan dengan perbaikan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Sutejo menyatakan setuju dengan sejumlah penekanan, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

 

Gerindra mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan pelaku usaha.

 

Prosedur pemungutan yang rumit, minimnya sosialisasi serta ketidakjelasan aturan dinilai berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan investasi di Tanjung Jabung Barat.

Gerindra juga meminta agar setiap penerimaan yang bersumber dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan dikembalikan dalam bentuk pembangunan, baik infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi.

 

Dukungan berikutnya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Satria Tubagus Hermawan. Pada prinsipnya, fraksi tersebut menyetujui Ranperda untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

 

Fraksi NasDem melalui Yetno juga menyatakan persetujuan. NasDem menekankan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pembenahan tata kelola dan penggalian sumber pendapatan yang tersedia, bukan dengan mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat.

 

NasDem turut mengingatkan pentingnya sosialisasi secara luas apabila terdapat perubahan tarif maupun objek pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga diminta menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas serta pengawasan ketat dalam pelaksanaan pemungutan.

 

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Subari, S.Ag., menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah dan menyatakan persetujuan agar Ranperda tersebut dilanjutkan ke tingkat pembahasan selanjutnya.

 

Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Alvian juga menyatakan setuju. Namun, fraksi ini mengingatkan pemerintah daerah agar konsisten menjalankan peraturan daerah yang telah ditetapkan sehingga regulasi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan.

 

Adapun Fraksi Partai Golkar melalui Nurkholis, S.T., juga telah dikonfirmasi menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Dengan demikian, seluruh tujuh fraksi DPRD Tanjabbar menyatakan sepakat agar perubahan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dibahas ke tahapan berikutnya.

Bupati Dukung Dua Ranperda Inisiatif DPRD

 

Pada kesempatan yang sama, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyampaikan pendapat pemerintah daerah atas penjelasan Bapemperda terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD.

 

Anwar Sadat menyambut positif kedua rancangan regulasi tersebut dan menilai keduanya memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah.

 

Menurutnya, Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Umum Daratan dapat menjadi landasan hukum untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

 

Sementara itu, Ranperda tentang perubahan regulasi pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal diharapkan mampu memperkuat kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

 

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda dan seluruh anggota DPRD yang telah berkontribusi dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.

 

Ia berharap kedua Ranperda tersebut dapat dibahas dan disempurnakan secara baik sehingga menghasilkan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan potensi perikanan serta peningkatan kesempatan kerja masyarakat lokal.

 

” Kita mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD demi mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdaya saing dan sejahtera.” Katanya.

 

Sebagai tindak lanjut pembahasan, DPRD Tanjabbar menjadwalkan Rapat Paripurna Ketiga pada Jumat (20/11/2026) pukul 08.30 WIB.

Agenda rapat lanjutan meliputi penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan pajak daerah dan retribusi daerah.

 

Selanjutnya, penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas satu Ranperda pemerintah daerah dan dua Ranperda inisiatif DPRD.

 

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses legislasi daerah. DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat mengkaji setiap substansi Ranperda secara cermat agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.(*)

 

Berita Terkait

DPRD dan Pemkab Tanjabbar Bahas Tiga Ranperda, Perikanan hingga Pajak Daerah
Warga Merlung Titip Tiga Aspirasi ke Dudi Purwadi: Jalan, Lapangan Kerja dan Budidaya Ikan
Reses di Batang Asam, Hamdani Terima Beragam Usulan Pembangunan Warga
Tak Ingin Aspirasi Berhenti di Catatan, Syufrayogi Minta OPD Tindak Lanjuti Keluhan Warga
Reses di Teluk Nilau, Iqbal Serap Aspirasi Warga 
DPRD Tanjabbar Setujui Tiga Ranperda, Ketahanan Pangan hingga Pemerintahan Desa
Hamdani Tutup Festival Hari Santri 2026 di Tungkal Ulu, Pesan Santri Jaga Akhlak dan Nilai Keislaman
Kawal Infrastruktur Dapil III, Dudi Purwadi Pantau Rehab Jembatan Tanjung Benanak–Tanjung Makmur

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:27

Resiko Melaut Mengancam Nyawa, Pemkab Tanjabbar Siapkan Perlindungan Nelayan

Senin, 16 November 2026 - 13:57

Anwar Sadat Lantik 62 Kepala Sekolah, Ingatkan Jangan Jadikan Jabatan Sekadar Status

Sabtu, 14 November 2026 - 15:23

Lukas Cholikul Rahman Pimpin Pertina Tanjabbar, Bidik Prestasi hingga Level Internasional

Rabu, 11 November 2026 - 14:36

Angka Kemiskinan Tanjabbar Turun Menjadi 9,03 Persen, Wabup Katamso Perkuat Sinergi Penanganan Kemiskinan

Senin, 9 November 2026 - 08:40

Reses Lukas Cholikul di Dapil V, Warga Usulkan Normalisasi Parit, Pelebaran Jalan dan Tambatan Perahu

Jumat, 6 November 2026 - 15:13

Satpol PP Tanjabbar Sisir Toko Material dan Bangsal Kayu, Sejumlah Usaha Belum Kantongi Izin

Kamis, 5 November 2026 - 13:26

Peternak Broiler Muaro Jambi Menjerit, Biaya Produksi Tak Sebanding Harga Jual

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:11

Jual Beras SPHP di Atas HET, Mitra Bulog Kuala Tungkal Terancam Diblacklist

Berita Terbaru