TANJABBAR, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendorong pemerintah desa dan kelurahan lebih proaktif menangkap peluang program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Setiap usulan diminta disusun secara matang dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan skala prioritas.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat membuka Sosialisasi Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bapperida Tanjabbar, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Anwar Sadat menekankan bahwa keberhasilan mendapatkan dukungan program infrastruktur tidak hanya bergantung pada besarnya kebutuhan daerah, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan pemerintah desa dan kelurahan dalam menyampaikan usulan.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian terkait serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar berbagai kebutuhan pembangunan di daerah dapat diperjuangkan.
Ia menyebutkan, Tanjung Jabung Barat sebelumnya telah mendapatkan sejumlah program IBM, seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Ke depan, peluang memperoleh program serupa perlu dimaksimalkan melalui pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi penganggaran, disertai koordinasi intensif dengan kementerian terkait hingga anggota DPR RI.
Bupati juga mengingatkan agar desa dan kelurahan tidak mengajukan program secara asal-asalan. Setiap proposal harus mencerminkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga pembangunan yang direalisasikan benar-benar memberikan dampak dan manfaat.
Keterbatasan anggaran, lanjutnya, mengharuskan pemerintah desa dan kelurahan lebih selektif dalam menentukan kebutuhan yang paling mendesak.
“Kami berharap usulan infrastruktur berbasis masyarakat ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas paling penting di desa. Tidak mungkin seluruh usulan dapat diakomodasi sekaligus karena kita juga harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
Selain ketepatan menentukan prioritas, Anwar Sadat turut menyoroti kesiapan administrasi dan persyaratan teknis atau readiness criteria (RC).
Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi salah satu aspek penting agar proposal yang diajukan dapat memenuhi ketentuan dan diproses lebih lanjut.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap program jambanisasi. Bupati menilai penyediaan fasilitas sanitasi yang layak merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Tanjung Jabung Barat, Feri Noprianto, S.E., menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai jenis program, mekanisme pengajuan hingga persyaratan yang harus dipenuhi.
Program yang disosialisasikan mencakup Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Feri menyebutkan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat serta Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2026 mengenai Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat memahami berbagai program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), termasuk mekanisme pengusulan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, setiap usulan pembangunan dapat dipersiapkan secara lebih baik, sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Feri.
Sosialisasi yang digelar selama satu hari tersebut diikuti sebanyak 152 peserta, terdiri dari kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta perwakilan sejumlah OPD terkait.
Instansi yang terlibat di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perakim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Materi disampaikan oleh narasumber dari BPBPK Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, serta Bapperida Tanjung Jabung Barat.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap desa dan kelurahan semakin siap menyusun proposal pembangunan yang berkualitas, memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, serta memiliki dasar kebutuhan masyarakat yang jelas. Dengan begitu, peluang mendapatkan dukungan program infrastruktur dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal.(*)






