TANJAB BARAT – Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sampai saat ini masih sangat rendah. Hal itu disebabkan masih lemahnya kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Anwar Sadat,M.Ag menekan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat meningkatkan, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
“Nilai Sakip kita selama ini masih sangat rendah, masih predikat CC, ini harus diperbaiki dengan kinerja setiap OPD.” Pintanya.
Anwar Sadat mengatakan, agar target yang sudah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dapat segera terwujud, sejumlah OPD pun telah diperintahkan agar ikut evakuasi penilaian Sakip di Jakarta.
“OPD ini kita perintahkan untuk ikut pendampingan, agar penilaian sakip kita bisa naik dari predikat CC yang terjadi selama ini.” Tegasnya.
Disebutkannya, bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan sangat berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.
“Kita harapkan kinerja, capaian dan target setiap OPD segera terwujud, sekaligus untuk mengukur kemampuan setiap OPD menerjemahkan visi dan misi bupati.” Harapnya.(*#)
TANJAB BARAT – Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sampai saat ini masih sangat rendah. Hal itu disebabkan masih lemahnya kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Anwar Sadat,M.Ag menekan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat meningkatkan, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
“Nilai Sakip kita selama ini masih sangat rendah, masih predikat CC, ini harus diperbaiki dengan kinerja setiap OPD.” Pintanya.
Anwar Sadat mengatakan, agar target yang sudah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dapat segera terwujud, sejumlah OPD pun telah diperintahkan agar ikut evakuasi penilaian Sakip di Jakarta.
“OPD ini kita perintahkan untuk ikut pendampingan, agar penilaian sakip kita bisa naik dari predikat CC yang terjadi selama ini.” Tegasnya.
Disebutkannya, bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan sangat berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.
“Kita harapkan kinerja, capaian dan target setiap OPD segera terwujud, sekaligus untuk mengukur kemampuan setiap OPD menerjemahkan visi dan misi bupati.” Harapnya.(*#)
