TANJABBAR, TJ — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki fase yang kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Menghadapi musim kemarau 2026, pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang diikuti Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara virtual melalui konferensi video, Senin (7/9/2026).
Rapat menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk memastikan seluruh pihak tidak hanya bergerak ketika kebakaran telah terjadi, tetapi memperkuat pencegahan sejak potensi titik api mulai terdeteksi.
Rapat dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman karhutla.
Sebanyak 325 perusahaan pemegang HGU dan PBPH turut dilibatkan dalam forum tersebut. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat pengawasan dan pengelolaan kawasan yang berada dalam wilayah konsesi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya kebakaran.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam paparannya mengungkapkan sejumlah wilayah yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional.
Enam provinsi menjadi perhatian utama, yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Khusus Jambi, kewaspadaan menjadi penting karena provinsi ini masuk dalam daftar wilayah prioritas pemerintah. Kondisi tersebut menuntut penguatan patroli, deteksi dini, kesiapan personel, hingga koordinasi cepat apabila ditemukan titik api.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemudian memaparkan perkembangan hotspot sekaligus strategi pengendalian karhutla. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, pengerahan pasukan darat terpadu, penguatan penegakan hukum, hingga edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dari sektor pertanahan dan pengelolaan kawasan, Menteri ATR/Kepala BPN menyoroti pemanfaatan HGU dan PBPH. Pengelolaan lahan perusahaan menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat pengawasan dalam rangka mencegah dan mengendalikan kebakaran.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan sekaligus tindakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Di Provinsi Jambi, kepolisian telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam sejumlah perkara karhutla. Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan efek pencegahan sekaligus memastikan persoalan karhutla tidak berhenti pada penanganan di lapangan.
Penguatan penindakan juga ditegaskan Jaksa Agung. Penanganan perkara karhutla, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap korporasi atau pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan. Penanganan juga diarahkan untuk memastikan adanya pemulihan terhadap kerugian negara yang ditimbulkan.
Menutup rapat, Menko Polkam kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak menurunkan tingkat kewaspadaan. Puncak musim kemarau disebut belum berlangsung, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat.
Pengawasan terhadap kawasan yang memiliki pemilik maupun pengelola juga diminta diperketat. Pencegahan dinilai jauh lebih penting dilakukan sebelum api meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Di tingkat daerah, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memastikan pemerintah kabupaten siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam mencegah serta menanggulangi karhutla. Kami mengajak perusahaan, aparat, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tegas Anwar Sadat.
Komitmen tersebut menjadi penting mengingat Jambi masuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla nasional. Bagi Tanjung Jabung Barat, kesiapan personel, pengawasan kawasan, koordinasi lintas sektor, dan kesadaran masyarakat menjadi elemen penting untuk menekan potensi kebakaran selama musim kemarau.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, Kepala BNPB, serta Kepala BMKG.
Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rapat diikuti Pasi Ops Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf. Sigit Purnomo Rico, Wakapolres Tanjung Jabung Barat Kompol Andi Musahar, S.H., M.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Barat Samsuhadi, S.E., serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat Drs. Ridwan.(*)
