TANJABBAR, TJ – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E
mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, Senin (20/10/25).
Rapat zoom meeting yang digelar di Gedung Pola Kantor Bupati tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, sejumlah Kepala OPD terkait, perwakilan Kodim 0419/Tanjab, BPS Tanjung Jabung Barat, serta para kepala bagian dan undangan lainnya.
Rakor tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengendalikan inflasi, serta mempercepat realisasi belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai kuat dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, tercermin dari pertumbuhan ekonomi 5,12% (triwulan II-2025), inflasi 2,65% (yoy, September 2025), serta pertumbuhan neraca perdagangan sebesar 45,8% (ctc, Januari–September 2025).
Selain itu, pemerintah terus menggerakkan tiga mesin pertumbuhan ekonomi — fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi — secara sinergis. APBN dan APBD diharapkan menjadi katalisator bagi penguatan peran swasta sebagai motor penggerak utama perekonomian.
Realisasi transfer ke daerah tahun 2025 mengalami peningkatan, namun percepatan realisasi belanja daerah dinilai masih lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat belanja yang berkualitas guna menstimulus aktivitas ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menkeu Purbaya meminta agar pemerintah daerah menjaga jumlah simpanan di perbankan agar tidak terlalu besar, serta memastikan dana publik dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan dan penegakan nilai integritas guna menjaga kepercayaan publik dan investor.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan beberapa hal diantaranya realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2025. Data simpanan nasional di perbankan serta dana pemerintah daerah yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Strategi implementasi menghadapi kebijakan anggaran tahun 2026 dan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi di Indonesia dan dunia.(*)
TANJABBAR, TJ – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E
mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, Senin (20/10/25).
Rapat zoom meeting yang digelar di Gedung Pola Kantor Bupati tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, sejumlah Kepala OPD terkait, perwakilan Kodim 0419/Tanjab, BPS Tanjung Jabung Barat, serta para kepala bagian dan undangan lainnya.
Rakor tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengendalikan inflasi, serta mempercepat realisasi belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai kuat dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, tercermin dari pertumbuhan ekonomi 5,12% (triwulan II-2025), inflasi 2,65% (yoy, September 2025), serta pertumbuhan neraca perdagangan sebesar 45,8% (ctc, Januari–September 2025).
Selain itu, pemerintah terus menggerakkan tiga mesin pertumbuhan ekonomi — fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi — secara sinergis. APBN dan APBD diharapkan menjadi katalisator bagi penguatan peran swasta sebagai motor penggerak utama perekonomian.
Realisasi transfer ke daerah tahun 2025 mengalami peningkatan, namun percepatan realisasi belanja daerah dinilai masih lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat belanja yang berkualitas guna menstimulus aktivitas ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menkeu Purbaya meminta agar pemerintah daerah menjaga jumlah simpanan di perbankan agar tidak terlalu besar, serta memastikan dana publik dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan dan penegakan nilai integritas guna menjaga kepercayaan publik dan investor.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan beberapa hal diantaranya realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2025. Data simpanan nasional di perbankan serta dana pemerintah daerah yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Strategi implementasi menghadapi kebijakan anggaran tahun 2026 dan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi di Indonesia dan dunia.(*)
