TANJABBAR, TERASJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendorong petani dan pekebun mulai menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai bagian penting dalam menentukan pola pengelolaan lahan.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., saat membuka Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau” itu diikuti 50 peserta dari kalangan petani, pekebun dan penyuluh lapangan.
Katamso mengatakan, perubahan iklim membuat pola musim semakin sulit
diprediksi. Karena itu, keputusan dalam aktivitas pertanian dan perkebunan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengalaman atau kebiasaan musim sebelumnya.
Menurutnya, informasi yang dikeluarkan BMKG perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, mulai dari menentukan waktu tanam, pengelolaan lahan hingga mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” ujar Katamso.
Ia menilai penguatan kapasitas petani menjadi penting karena sektor pertanian dan perkebunan memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Tanjung Jabung Barat.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Tanjabbar tercatat mencapai 5,28 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Jambi. Kontribusi daerah terhadap PDRB Provinsi Jambi mencapai 17,88 persen.
Dari struktur sektor pertanian daerah, subsektor perkebunan menjadi salah satu penopang utama. Sekitar 34 persen aktivitas ekonomi daerah berkaitan dengan sektor pertanian, dengan sekitar 66 persen di antaranya ditopang subsektor perkebunan.
“Karena itu, sektor pertanian dan perkebunan harus terus kita kembangkan agar semakin produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Kekeringan Mulai Berdampak
Katamso juga mengungkapkan dampak kondisi kering terhadap lahan pertanian di daerah. Dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah, sekitar 92 hektare dilaporkan terdampak kekeringan.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas padi sekaligus menjadi tantangan dalam mengejar target ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Karena itu, pemanfaatan informasi iklim dinilai dapat membantu pemerintah dan petani menentukan langkah antisipasi lebih awal, termasuk dalam pengaturan air dan perbaikan saluran irigasi.
Informasi cuaca juga dinilai penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah daerah berharap penurunan jumlah hotspot yang terjadi saat ini dapat terus dipertahankan, terutama menjelang masuknya periode musim hujan.
Katamso meminta peserta SLI tidak berhenti pada pemahaman materi selama pelatihan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan diteruskan kepada petani dan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Saya berharap para peserta dapat menyerap seluruh materi yang diberikan dan meneruskannya kepada petani serta masyarakat di wilayah masing-masing,” ujarnya.
BMKG Prediksi Musim Hujan Jambi Mulai Awal Oktober
Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, S.T., mengatakan Sekolah Lapang Iklim dirancang untuk meningkatkan literasi iklim sekaligus kemampuan teknis petani dan pekebun dalam menggunakan informasi BMKG.
Pemanfaatan informasi tersebut diharapkan membantu pelaku usaha tani menentukan strategi pengelolaan lahan yang lebih produktif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.
SLI 2026 sekaligus menjadi ruang memperkuat koordinasi lintas sektor. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPBD, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni hingga sektor swasta.
Dari BMKG Pusat, Direktur Layanan Iklim Terapan Dr. Marjuki, M.Si., hadir secara daring melalui Zoom. Penyampaiannya disampaikan oleh Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto.
BMKG menyebut perubahan iklim membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus pemanfaatan informasi iklim secara lebih nyata dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan prediksi BMKG, fenomena El Niño masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027. Di sisi lain, sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada Oktober-November.
Khusus wilayah Jambi, awal musim hujan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur diprediksi sekitar 3 Oktober 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu informasi penting bagi pemerintah daerah, petani dan pemangku kepentingan untuk menyiapkan langkah menghadapi perubahan kondisi cuaca dalam beberapa waktu ke depan.
“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” disampaikan Siswanto.
BMKG juga mendorong penerapan sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim serta pengelolaan lahan tanpa pembakaran. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.(*)
