TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat H. Hairan S.H mengingatkan Kepala Desa ( Kades) melalui kasi pemerintah desa Agar berkoordinasi dalam merancang pembuatan peraturan Desa.
Hal itu disampaikan Hairan saat menghadiri sekaligus menutup secara resmi Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rabu(15/3/23) di Aula Hotel Rivoli.
Dalam laporannya, Plt Kepala Dinas PMD Tanjung Jabung Barat H. Mulyadi menyampaikan, dalam kegiatan ini pihaknya menggandeng narasumber Bupati, Pimpinan DPRD, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur serta dari Pihak PMD sendiri.
” Pesertanya sendiri merupakan Kasi Pemerintahan Desa sebanyak 57 orang yang dilaksanakan dalam 1 angkatan,” Ucapnya.
Ia juga menjelaskan, maksud dan tujuan pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa yang diikuti oleh Kasi Pemerintahan Desa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Perangkat Desa khususnya Kasi Pemerintahan Desa.
“Pengetahuan dan pemahaman itu tentang tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,” sebutnya.
Selain itu, kepada Para Kasi Pemerintahan Desa juga diberikan pemahaman terkait pelaksanaan upaya perlindungan Masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat H. Hairan S.H menyampaikan jika saat ini banyak permasalahan di Desa yang sifatnya tidak melakukan koordinasi dan perancangan dalam pembuatan peraturan Desa.
“Para Kades dalam membuat peraturan desa harus memahami betul dalam menyusun perancangan fan regulasi di didesanya.” Pesannya.
Kendati demikian, ia berharap Kasi Pemerintahan Desa dapat berkoordinasi dengan baik, jika ada Kades yang membuat peraturan tidak melalui perancangan silahkan diingatkan kembali untuk melalui perancangan terlebih dahulu.
” Melalui pelatihan ini, kita berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat di ingat dan dijadikan pedoman serta diimplementasikan oleh bagi Perangkat Desa dalam bekerja.” Ingatnya.
Kegiatan penutupan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa ini juga turut dihadiri oleh Peltu Kadis PMD H. Mulyadi, S. Pd, M. Kes, Kabid Adm Pemerintahan Desa Dessy Zuzanna, S. Pd. I, Panitia Pelaksana dan Peserta. (*#)
TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat H. Hairan S.H mengingatkan Kepala Desa ( Kades) melalui kasi pemerintah desa Agar berkoordinasi dalam merancang pembuatan peraturan Desa.
Hal itu disampaikan Hairan saat menghadiri sekaligus menutup secara resmi Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rabu(15/3/23) di Aula Hotel Rivoli.
Dalam laporannya, Plt Kepala Dinas PMD Tanjung Jabung Barat H. Mulyadi menyampaikan, dalam kegiatan ini pihaknya menggandeng narasumber Bupati, Pimpinan DPRD, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur serta dari Pihak PMD sendiri.
” Pesertanya sendiri merupakan Kasi Pemerintahan Desa sebanyak 57 orang yang dilaksanakan dalam 1 angkatan,” Ucapnya.
Ia juga menjelaskan, maksud dan tujuan pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa yang diikuti oleh Kasi Pemerintahan Desa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Perangkat Desa khususnya Kasi Pemerintahan Desa.
“Pengetahuan dan pemahaman itu tentang tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,” sebutnya.
Selain itu, kepada Para Kasi Pemerintahan Desa juga diberikan pemahaman terkait pelaksanaan upaya perlindungan Masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat H. Hairan S.H menyampaikan jika saat ini banyak permasalahan di Desa yang sifatnya tidak melakukan koordinasi dan perancangan dalam pembuatan peraturan Desa.
“Para Kades dalam membuat peraturan desa harus memahami betul dalam menyusun perancangan fan regulasi di didesanya.” Pesannya.
Kendati demikian, ia berharap Kasi Pemerintahan Desa dapat berkoordinasi dengan baik, jika ada Kades yang membuat peraturan tidak melalui perancangan silahkan diingatkan kembali untuk melalui perancangan terlebih dahulu.
” Melalui pelatihan ini, kita berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat di ingat dan dijadikan pedoman serta diimplementasikan oleh bagi Perangkat Desa dalam bekerja.” Ingatnya.
Kegiatan penutupan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa ini juga turut dihadiri oleh Peltu Kadis PMD H. Mulyadi, S. Pd, M. Kes, Kabid Adm Pemerintahan Desa Dessy Zuzanna, S. Pd. I, Panitia Pelaksana dan Peserta. (*#)
