TANJABBAR, TJ — Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak memandang pengelolaan APBD sebatas persoalan penyerapan anggaran.
Menurutnya, ukuran keberhasilan belanja daerah bukan sekadar seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan output, manfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Anwar Sadat saat membuka Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, Senin (7/9/2026), di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat.
Workshop tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Zulherizal, AK., M.Si., jajaran narasumber BPKP, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, kepala bagian, hingga Plh. Inspektur Daerah beserta jajaran.
Sebanyak sekitar 58 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit daerah, dan Sekretariat Daerah mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Anwar Sadat menegaskan bahwa tata kelola keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah.
Karena itu, kepala perangkat daerah diminta tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran maupun pengguna barang. Mereka juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan dengan pengendalian yang memadai di lingkungan kerja masing-masing.
“Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah fondasi utama dari keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Anwar Sadat.
Bupati kemudian menekankan tiga aspek yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, aparatur dituntut memahami regulasi yang terus berkembang secara dinamis. Kedua, pengendalian intern dan budaya mitigasi risiko harus diperkuat sejak tahap perencanaan. Ketiga, realisasi anggaran harus didorong agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas.
Menurut Anwar, percepatan belanja tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun kepatuhan terhadap ketentuan administrasi.
Ia juga mengingatkan agar pencairan anggaran dilakukan secara proporsional dan tidak menumpuk menjelang akhir tahun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan apabila tidak dikelola dengan baik.
Selain persoalan pelaksanaan anggaran, Bupati turut menyoroti pentingnya memperbaiki kualitas perencanaan.Setiap program, kata dia, harus memiliki tujuan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta memiliki keterkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
Perencanaan juga harus menggunakan capaian tahun sebelumnya sebagai salah satu bahan evaluasi.
Program yang memiliki irisan antarperangkat daerah diminta untuk ditajamkan agar tidak terjadi pemborosan sumber daya maupun anggaran.
“Gagasan dan pemikiran strategis jangan hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi juga menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, menjelaskan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas perencanaan sekaligus penganggaran pemerintah daerah.
Meski jumlah permasalahan yang ditemukan disebut telah jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat sejumlah aspek yang membutuhkan perbaikan.
Dari sisi efektivitas, misalnya, masih ditemukan persoalan terkait ketepatan tujuan kegiatan, indikator kinerja, serta pemanfaatan hasil capaian tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan perencanaan.
Sementara dari sisi efisiensi, masih terdapat komponen belanja yang belum sepenuhnya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan.
Zulherizal menegaskan, keberhasilan sebuah program tidak semestinya berhenti pada terlaksananya kegiatan atau tingginya serapan anggaran.
Yang jauh lebih penting adalah kemampuan program tersebut menghasilkan hasil dan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Yang lebih penting adalah apakah output tersebut memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Muhammad Yunus, mengatakan workshop digelar untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola APBD yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, workshop menjadi ruang untuk membahas penguatan pengawasan internal dan mitigasi risiko, termasuk mencari solusi atas berbagai hambatan birokrasi, mempercepat proses pengadaan, serta memastikan realisasi APBD berjalan tepat waktu sesuai target.
Anwar Sadat meminta seluruh kepala perangkat daerah mengikuti kegiatan tersebut secara serius dan aktif.
Ia mendorong para peserta tidak sekadar menerima materi, tetapi memanfaatkan forum tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan narasumber terkait persoalan pengelolaan keuangan yang dihadapi di masing-masing perangkat daerah.
Laporan hasil evaluasi BPKP juga diminta tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Bupati meminta hasil evaluasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga pelaksanaan program.
“Jangan sampai workshop ini hanya menambah pengetahuan secara teori. Yang kita harapkan adalah ada solusi konkret yang bisa diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” tegasnya.
Bupati berharap penguatan tata kelola keuangan tersebut mampu mendorong pengelolaan APBD Tanjung Jabung Barat menjadi semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pada akhirnya, kualitas APBD tidak hanya dilihat dari angka yang terserap, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.(*)
