TANJABBAR, TJ — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) mulai mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah. Bukan lagi sekadar limbah yang harus diangkut dan dibuang, sampah diarahkan menjadi sumber daya yang bisa diolah dan memiliki nilai ekonomi.
Wakil Bupati Tanjab Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., mengatakan pengelolaan sampah harus masuk ke dalam konsep ekonomi sirkular sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari proses pengolahan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Katamso saat menghadiri Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di Hotel Masakini Syariah Kuala Tungkal, Kamis (10/9/2026).
Katamso mengungkapkan, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat juga berbanding lurus dengan bertambahnya produksi sampah. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5,21 persen, timbulan sampah Tanjab Barat diperkirakan mencapai 5,5 ton setiap hari.
Ironisnya, dari jumlah tersebut, sampah yang baru tertangani disebut baru sekitar 33 persen.
“Di balik pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat konsekuensi yang harus kita kelola bersama, salah satunya meningkatnya timbulan sampah,” kata Katamso.
Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin pengelolaan sampah berhenti pada pola lama berupa pengumpulan dan pengangkutan. Pengolahan di tingkat masyarakat dinilai menjadi bagian penting untuk mengurangi beban sistem persampahan.
“Kami ingin pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular,” ujarnya.
Katamso bahkan menunjuk praktik pengolahan sampah menjadi paving block sebagai salah satu contoh bahwa limbah rumah tangga dapat diubah menjadi produk bernilai guna.
Namun, pengembangan konsep tersebut membutuhkan dukungan peralatan. Pemkab Tanjab Barat masih mengharapkan bantuan pemerintah pusat, terutama mesin pemilah, mesin pencacah dan fasilitas pengolahan sampah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat peran kelompok masyarakat di sejumlah kecamatan. Kelompok-kelompok tersebut diharapkan menjadi motor pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan.
Dukungan operasional turut diberikan melalui penyerahan motor roda tiga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kendaraan tersebut diharapkan mampu memperlancar pengumpulan dan pengangkutan sampah di tingkat masyarakat.
Langkah lain yang disiapkan Pemkab Tanjab Barat adalah pembangunan depo sampah di sekitar kawasan terminal, pintu masuk Kuala Tungkal.
Keberadaan depo tersebut dirancang sebagai titik pengumpulan sementara sehingga sistem pengangkutan dapat dilakukan secara lebih teratur dan efisien.
Pemkab juga membuka opsi kerja sama atau penyewaan kendaraan pengangkut sebagai upaya menjaga pelayanan persampahan tetap berjalan secara berkesinambungan.
Di hadapan peserta bimtek, Katamso kembali menekankan bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.
“Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Elpisina, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Dapil Jambi, menilai penanganan sampah membutuhkan kesadaran bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, penanganan harus dimulai dari tingkat paling bawah dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Elpisina juga mengapresiasi langkah Pemkab Tanjab Barat yang terus berupaya memperkuat sarana persampahan. Ia mendorong pemerintah daerah tetap berinovasi meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia berharap hasil bimtek tidak berhenti pada ruang pelatihan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus dibawa pulang, diterapkan, dan ditularkan kepada masyarakat.
Dengan penguatan kelompok masyarakat, dukungan sarana, serta pengembangan ekonomi sirkular, pengelolaan sampah di Tanjab Barat diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.(*)
