TANJABBAR, TJ — Persoalan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai memasuki tahap yang membutuhkan penanganan lebih serius. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang terus bergerak,
timbulan sampah daerah diperkirakan mencapai 5,5 ton per hari. Namun, kemampuan penanganannya saat ini baru sekitar 33 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebatas urusan mengangkut sampah dari permukiman menuju tempat pembuangan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di Hotel Masakini Syariah Kuala Tungkal, Kamis (10/9/2026).
Katamso mengatakan, pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di kisaran 5,21 persen ikut membawa konsekuensi terhadap peningkatan volume sampah.
“Di balik pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat konsekuensi yang harus kita kelola bersama, salah satunya meningkatnya timbulan sampah,” ujar Katamso.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan pendekatan baru agar sampah tidak hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Konsep ekonomi sirkular dinilai menjadi salah satu jalan yang dapat dikembangkan.
“Kami ingin pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular. Sampah harus dipandang sebagai sesuatu yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat,” katanya.
Katamso mencontohkan pemanfaatan sampah menjadi paving block yang telah dilakukan masyarakat di salah satu lokasi pengolahan sampah di Tanjabbar.
Menurutnya, praktik tersebut membuktikan bahwa sampah dapat memiliki nilai tambah apabila didukung teknologi, sarana, dan sumber daya manusia yang memadai.
Karena itu, Pemkab Tanjab Barat masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat berupa mesin pemilah, mesin pencacah, serta peralatan pengolahan sampah lainnya.
Selain sarana, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan kelompok masyarakat di berbagai kecamatan. Kelompok tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, turut diserahkan bantuan kendaraan motor roda tiga dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menunjang operasional pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Katamso meminta bantuan tersebut dimanfaatkan secara maksimal agar pelayanan persampahan semakin efektif sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan.
Pemkab Tanjab Barat juga menyiapkan pembangunan depo sampah di kawasan pintu masuk Kuala Tungkal, sekitar terminal. Depo ini nantinya berfungsi sebagai lokasi pengumpulan sementara sebelum sampah diangkut menuju tempat pemrosesan akhir.
Untuk menjaga kesinambungan pengangkutan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan pola kerja sama maupun penyewaan kendaraan angkut sebagai alternatif pelayanan.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Dapil Jambi, Elpisina, S.Sos., M.Si., yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa sampah bukan lagi sekadar persoalan kebersihan.
Menurutnya, persoalan sampah telah berkembang menjadi persoalan lingkungan dan pemerintahan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Persoalan sampah harus kita tangani secara bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kepedulian yang sama,” ujar Elpisina.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Tanjab Barat dalam memperkuat sarana dan prasarana persampahan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah didorong terus mencari inovasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Elpisina berharap bimtek tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pengetahuan yang diperoleh kelompok masyarakat harus diterapkan dan diteruskan hingga ke lingkungan masing-masing.(*)
