TANJAB BARAT – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkupan Pemkab Tanjung Jabung Barat, banyak ditemukan kegiatan tidak terlaksana dengan baik.
Temuan itu terjadi pada anggaran kegiatan APBD tahun 2020 lalu, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hairan SH, saat menyampaikan sambutan dalam menghadiri rapat paripurna DPRD Tanjab Barat tentang Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 lalu, Senin(28/6/21).
Mengingat masih terdapat program serta kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, Wabup pun meminta seluruh OPD dilingkungan pemkab Tanjab Barat. Agar mengevaluasi kegiatan yang belum optimal.
” Mengingat masih banyaknya temuan dari laporan hasil pemeriksaan BPK, kita minta. Kepada Sekretaris Daerah dan tim TAPD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan APBD tahun 2020 lalu.” Tegasnya.
Hairan menyebutkan bahwa, evaluasi ini untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 dan perencanaan RAPBD Tahun 2022 mendatang.
” Kita tidak ingin terjadi kesalahan yang berulang, sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan APBD tahun 2020 lalu,” pungkasnya.
TANJAB BARAT – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkupan Pemkab Tanjung Jabung Barat, banyak ditemukan kegiatan tidak terlaksana dengan baik.
Temuan itu terjadi pada anggaran kegiatan APBD tahun 2020 lalu, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hairan SH, saat menyampaikan sambutan dalam menghadiri rapat paripurna DPRD Tanjab Barat tentang Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 lalu, Senin(28/6/21).
Mengingat masih terdapat program serta kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, Wabup pun meminta seluruh OPD dilingkungan pemkab Tanjab Barat. Agar mengevaluasi kegiatan yang belum optimal.
” Mengingat masih banyaknya temuan dari laporan hasil pemeriksaan BPK, kita minta. Kepada Sekretaris Daerah dan tim TAPD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan APBD tahun 2020 lalu.” Tegasnya.
Hairan menyebutkan bahwa, evaluasi ini untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 dan perencanaan RAPBD Tahun 2022 mendatang.
” Kita tidak ingin terjadi kesalahan yang berulang, sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan APBD tahun 2020 lalu,” pungkasnya.
