JAKARTA, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengakselerasi pembangunan sektor ketenagakerjaan. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., melakukan audiensi strategis dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, di Ruang Kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (5/8).
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Katamso menegaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Selain didukung kekayaan sumber daya alam, wilayah ini berada pada posisi strategis karena berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka.
Tanjung Jabung Barat juga menjadi lokasi dua Objek Vital Nasional (Obvitnas) sektor migas, yakni Betara Gas Plant yang dikelola PetroChina International Jabung Ltd. serta Akatara Gas Processing Facilities milik Jadestone Energy Lemang Pte. Ltd. Potensi tersebut diperkuat dengan sektor perkebunan kelapa, pinang, kelapa sawit, perikanan, perdagangan, jasa, transportasi, pelabuhan, UMKM hingga ekonomi kreatif yang terus berkembang.
Di hadapan Wakil Menteri, Katamso memaparkan capaian positif sektor ketenagakerjaan daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 turun menjadi 3,12 persen dari sebelumnya 3,20 persen. Produktivitas tenaga kerja mencapai Rp234,64 juta per pekerja, tertinggi di Provinsi Jambi, sementara perselisihan hubungan industrial berhasil ditekan dari 25 kasus pada 2021 menjadi hanya tujuh kasus pada 2025.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari dominasi angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah, tingginya jumlah pekerja sektor informal, hingga keterbatasan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).
Di sisi lain, bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 73,43 persen dinilai menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan industri.
Katamso juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 beserta sejumlah regulasi turunan yang mendorong keterlibatan dunia usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya pekerja rentan.
Sebagai bentuk implementasi, pada 2026 pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 pekerja rentan, sekaligus mendorong perusahaan memperluas perlindungan bagi pekerja maupun masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Selain perlindungan sosial, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja, kerja sama dengan PPSDM Migas Kementerian ESDM dan 20 perusahaan dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal, penetapan UMK 2026 sebesar Rp3.551.430 yang menjadi tertinggi kedua di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi, hingga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan seperti Disnaker Goes to Community, Two Days Coffee, dan Rumah Konsultasi Ketenagakerjaan Bersama.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Bupati turut mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Di antaranya peningkatan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri, pembangunan dan modernisasi BLK, dukungan sertifikasi kompetensi, perluasan program pemagangan, penguatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja baru, hingga pembukaan akses program magang ke Jepang bagi angkatan kerja asal Tanjung Jabung Barat.
“Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. Yang kami butuhkan saat ini adalah penguatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengisi peluang kerja yang tersedia. Kami berharap dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penguatan pelatihan vokasi, modernisasi BLK, perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga pembukaan akses pemagangan bagi tenaga kerja kami,” ujar Katamso.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut positif berbagai inovasi yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas SDM nasional, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perlindungan bagi para pekerja.
Audiensi berlangsung hangat dan produktif dengan pembahasan berbagai peluang kerja sama yang dapat diwujudkan dalam waktu mendatang. Pertemuan ditutup dengan penyerahan plakat dan cendera mata dari Wakil Bupati kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai simbol penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dedy Ardiansyah, S.E., M.M., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Jabung Barat Indro Agus Febrianto, S.E. Sementara dari Kementerian Ketenagakerjaan hadir Direktur Jenderal Binalavotas Dharmawansyah, Sesditjen Binapenta Iwan Darmawan, serta Tenaga Ahli Wakil Menteri Alfi Nofriansyah Rustam dan Iwan Rinaldo Syarief.(*)
