JAKARTA, TJ – Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatatkan tren positif di sektor ketenagakerjaan. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif, daerah ini berhasil menekan angka pengangguran, mencetak produktivitas tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jambi, sekaligus memperkuat perlindungan bagi ribuan pekerja rentan.
Capaian tersebut dipaparkan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., saat bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, di Jakarta, Rabu (5/8). Di hadapan pemerintah pusat, Katamso menegaskan kesiapan Tanjung Jabung Barat menjadi salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
Data yang disampaikan menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2025 turun menjadi 3,12 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 3,20 persen. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja mencapai Rp234,64 juta per pekerja, tertinggi di Provinsi Jambi.
Tak hanya berhasil menekan pengangguran, iklim ketenagakerjaan di daerah juga semakin kondusif. Jumlah perselisihan hubungan industrial turun drastis dari 25 kasus pada 2021 menjadi hanya tujuh kasus pada 2025, mencerminkan semakin baiknya hubungan antara pekerja dan perusahaan.
Namun, di balik capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Dominasi tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah, tingginya pekerja di sektor informal, serta keterbatasan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dinilai masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Di sisi lain, bonus demografi menjadi peluang yang tidak boleh disia-siakan. Dengan 73,43 persen penduduk berada pada usia produktif, pemerintah daerah menilai peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan industri menjadi langkah strategis agar tenaga kerja lokal mampu mengisi peluang kerja yang terus berkembang.
“Peluang ekonomi di Tanjung Jabung Barat sangat besar. Yang menjadi fokus kami sekarang adalah memastikan putra-putri daerah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga mereka mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” ujar Katamso.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mendorong implementasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023.
Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 pekerja rentan, sekaligus mengajak dunia usaha memperluas perlindungan bagi para pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Selain memperkuat jaminan sosial, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga terus membangun ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja, kerja sama dengan PPSDM Migas Kementerian ESDM dan puluhan perusahaan dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta menghadirkan berbagai inovasi pelayanan seperti Disnaker Goes to Community, Two Days Coffee, dan Rumah Konsultasi Ketenagakerjaan Bersama.
Menurut Katamso, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga pelatihan menjadi faktor penting untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan industri masa depan.
Berbagai capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah pusat menilai langkah yang dilakukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja yang berkelanjutan.
Dengan tren pengangguran yang terus menurun, produktivitas tenaga kerja yang menjadi tertinggi di Provinsi Jambi, serta komitmen memperluas perlindungan sosial dan peningkatan kompetensi, Tanjung Jabung Barat kini menatap target yang lebih besar: mencetak tenaga kerja lokal yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga di pasar kerja nasional hingga internasional.(*)
JAKARTA, TJ – Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatatkan tren positif di sektor ketenagakerjaan. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif, daerah ini berhasil menekan angka pengangguran, mencetak produktivitas tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jambi, sekaligus memperkuat perlindungan bagi ribuan pekerja rentan.
Capaian tersebut dipaparkan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., saat bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, di Jakarta, Rabu (5/8). Di hadapan pemerintah pusat, Katamso menegaskan kesiapan Tanjung Jabung Barat menjadi salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
Data yang disampaikan menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2025 turun menjadi 3,12 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 3,20 persen. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja mencapai Rp234,64 juta per pekerja, tertinggi di Provinsi Jambi.
Tak hanya berhasil menekan pengangguran, iklim ketenagakerjaan di daerah juga semakin kondusif. Jumlah perselisihan hubungan industrial turun drastis dari 25 kasus pada 2021 menjadi hanya tujuh kasus pada 2025, mencerminkan semakin baiknya hubungan antara pekerja dan perusahaan.
Namun, di balik capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Dominasi tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah, tingginya pekerja di sektor informal, serta keterbatasan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dinilai masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Di sisi lain, bonus demografi menjadi peluang yang tidak boleh disia-siakan. Dengan 73,43 persen penduduk berada pada usia produktif, pemerintah daerah menilai peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan industri menjadi langkah strategis agar tenaga kerja lokal mampu mengisi peluang kerja yang terus berkembang.
“Peluang ekonomi di Tanjung Jabung Barat sangat besar. Yang menjadi fokus kami sekarang adalah memastikan putra-putri daerah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga mereka mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” ujar Katamso.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mendorong implementasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023.
Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 pekerja rentan, sekaligus mengajak dunia usaha memperluas perlindungan bagi para pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Selain memperkuat jaminan sosial, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga terus membangun ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja, kerja sama dengan PPSDM Migas Kementerian ESDM dan puluhan perusahaan dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta menghadirkan berbagai inovasi pelayanan seperti Disnaker Goes to Community, Two Days Coffee, dan Rumah Konsultasi Ketenagakerjaan Bersama.
Menurut Katamso, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga pelatihan menjadi faktor penting untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan industri masa depan.
Berbagai capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah pusat menilai langkah yang dilakukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja yang berkelanjutan.
Dengan tren pengangguran yang terus menurun, produktivitas tenaga kerja yang menjadi tertinggi di Provinsi Jambi, serta komitmen memperluas perlindungan sosial dan peningkatan kompetensi, Tanjung Jabung Barat kini menatap target yang lebih besar: mencetak tenaga kerja lokal yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga di pasar kerja nasional hingga internasional.(*)
