TANJABBAR, TJ — Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hamdani saat menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Penanganan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu pagi (16/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan strategi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla. Pertemuan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, kejaksaan, instansi teknis, para camat hingga pihak perusahaan.
Data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan, hingga September 2026 tercatat 587 kejadian kebakaran dengan 1.249 titik api di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Angka tersebut menjadi perhatian serius dan menuntut langkah penanganan yang lebih terintegrasi.
Hamdani menilai, kondisi tersebut tidak cukup direspons hanya dengan kegiatan pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Sistem pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini, termasuk memastikan kesiapan personel, sarana, prasarana serta peralatan penanggulangan di setiap wilayah.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar setiap potensi kebakaran dapat direspons secara cepat dan tepat. Karena itu, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di wilayah masing-masing perlu mengambil peran secara aktif.
Penanganan Karhutla, lanjutnya, juga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan, pemadaman hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia menegaskan, tingginya jumlah kejadian kebakaran dan titik api tidak mungkin ditangani hanya dengan mengandalkan pemerintah daerah.
Keterlibatan perusahaan, khususnya yang memiliki wilayah konsesi, serta masyarakat yang melakukan aktivitas pembukaan lahan menjadi bagian penting dalam upaya menekan potensi Karhutla.
“Pencegahan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan perusahaan dan masyarakat,” demikian penekanan dalam agenda koordinasi tersebut.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya penanganan Karhutla di Tanjabbar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi lebih mengedepankan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.(*)
