TANJABBAR, TJ — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan setelah seluruh fraksi di DPRD Tanjabbar menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, Senin (21/9/2026).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjabbar Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap, S.H., serta Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E.
Paripurna tersebut menjadi tindak lanjut dari agenda sebelumnya, yakni penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Meski seluruh fraksi menyatakan setuju Ranperda APBD 2027 dilanjutkan, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan yang dinilai penting untuk mempertajam arah kebijakan anggaran daerah.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Doni Indri Saragih, S.Pd., menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui optimalisasi potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Melda Arisandi, S.Kom., meminta agar APBD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian dan Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui H. Subari, S.Ag. Kedua fraksi menekankan agar pengalokasian anggaran lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Di sisi lain, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Potensi ekonomi daerah dinilai perlu terus digali dan dioptimalkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Fraksi Golkar melalui Nurkholis, S.T., memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor strategis, mulai dari penguatan ekonomi dan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, pertanian dan perkebunan, hingga sektor pendidikan serta kesehatan.
Sedangkan Fraksi PAN melalui Dedi Irawan mendorong pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali potensi lokal. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur, ketepatan pelaksanaan program, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga upaya menurunkan prevalensi stunting turut menjadi sorotan.
Pandangan umum fraksi kemudian ditutup Fraksi Gerindra melalui Sutejo, S.M. Fraksi tersebut menekankan perlunya penguatan PAD, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penyusunan program yang lebih rinci dan memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Beragam pandangan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari bahan pembahasan antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembahasan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah, serta berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., perwakilan unsur Forkopimda, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemkab Tanjabbar, perwakilan instansi vertikal, KPU, perbankan, BUMD, insan pers, serta undangan lainnya.(*)
.
