TANJAB BARAT – Polemik tapal batas dan pembagian sumur Migas (Minyak dan Gas) yang ramai diperbincangkan antara Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur kini sudah menemui titik terang.
Mediasi kedua belah pihak telah dilakukan antara Pemkab Tanjab Barat dan Tanjab Timur bersama Pemprov Jambi yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat, Ahmad Jahfar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berharap agar seluruh komponen masyarakat terus bersatu bahu membahu ikut serta bekerja mempertahankan wilayah kabupaten Tanjab Barat, apalagi di wilayah yang didalamnya terkandung kekayaan alam yang tentu sangat dibutuhkan untuk membangun daerah.
“Dari pembicaraan dan upaya upaya politik yang terus dilakukan dengan Kemendagri, Pemprov dan Tanjabtim Alhamdulillah banyak sekali progres yang dicapai, diantaranya soal kesepakatan tapal batas dan soal kesepakatan pembagian sumur migas yang selama ini menjadi polemik,” kata Ahmad Jahfar. Kamis, (01/06/23).
“Bahwa hal hal yang selama ini terus menjadi pembicaraan terkait kekeliruan Bupati menandatangani kesepakatan pembagian sumur telah tuntas. berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh semua fihak baik Kemendagri, Pemprov dan Tanjabtim hal hal tersebut telah dicabut. Maka DBH (Dana Bagi Hasil) terkait sumur Migas tersebut tetap menjadi pemasukan pembiayaan untuk pembangunan Tanjabbar,” sambungnya.
Jahfar juga terus mengingatkan kepada Bupati Tanjab Barat dan jajaran untuk memperkuat data administratif yang diperlukan, serta terus melakukan komunikasi yang baik dengan pihak pihak terkait agar persoalan tapal batas ini benar benar selesai.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar Tanjab Barat ini juga berkomitmen untuk membantu kinerja bupati menyelesaikan soal tapal batas ini. Ia meminta kepada Kemendagri dan Gubernur Jambi untuk bertindak obyektif dalam mengusulkan dan menetapkan permendagri terkait peta tapal batas. Bahwa aspek pembentukan kabupaten di awal, hingga soal administrasi kependudukan serta aspek historis dan existing di lapangan harus menjadi perhatian serius.
“Dari aspek aspek yang disebutkan, saya optimis bahwa wilayah Tanjab Barat dengan segala potensi yang ada tetap utuh dan terjaga. Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh tokoh dan masyarakat Tanjab Barat agar kami bisa bekerja dengan sebaik baiknya dan membawa hasil yang sebaik baik nya.” Ujarnya menutup pembicaraan. (*#)
TANJAB BARAT – Polemik tapal batas dan pembagian sumur Migas (Minyak dan Gas) yang ramai diperbincangkan antara Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur kini sudah menemui titik terang.
Mediasi kedua belah pihak telah dilakukan antara Pemkab Tanjab Barat dan Tanjab Timur bersama Pemprov Jambi yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat, Ahmad Jahfar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berharap agar seluruh komponen masyarakat terus bersatu bahu membahu ikut serta bekerja mempertahankan wilayah kabupaten Tanjab Barat, apalagi di wilayah yang didalamnya terkandung kekayaan alam yang tentu sangat dibutuhkan untuk membangun daerah.
“Dari pembicaraan dan upaya upaya politik yang terus dilakukan dengan Kemendagri, Pemprov dan Tanjabtim Alhamdulillah banyak sekali progres yang dicapai, diantaranya soal kesepakatan tapal batas dan soal kesepakatan pembagian sumur migas yang selama ini menjadi polemik,” kata Ahmad Jahfar. Kamis, (01/06/23).
“Bahwa hal hal yang selama ini terus menjadi pembicaraan terkait kekeliruan Bupati menandatangani kesepakatan pembagian sumur telah tuntas. berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh semua fihak baik Kemendagri, Pemprov dan Tanjabtim hal hal tersebut telah dicabut. Maka DBH (Dana Bagi Hasil) terkait sumur Migas tersebut tetap menjadi pemasukan pembiayaan untuk pembangunan Tanjabbar,” sambungnya.
Jahfar juga terus mengingatkan kepada Bupati Tanjab Barat dan jajaran untuk memperkuat data administratif yang diperlukan, serta terus melakukan komunikasi yang baik dengan pihak pihak terkait agar persoalan tapal batas ini benar benar selesai.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar Tanjab Barat ini juga berkomitmen untuk membantu kinerja bupati menyelesaikan soal tapal batas ini. Ia meminta kepada Kemendagri dan Gubernur Jambi untuk bertindak obyektif dalam mengusulkan dan menetapkan permendagri terkait peta tapal batas. Bahwa aspek pembentukan kabupaten di awal, hingga soal administrasi kependudukan serta aspek historis dan existing di lapangan harus menjadi perhatian serius.
“Dari aspek aspek yang disebutkan, saya optimis bahwa wilayah Tanjab Barat dengan segala potensi yang ada tetap utuh dan terjaga. Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh tokoh dan masyarakat Tanjab Barat agar kami bisa bekerja dengan sebaik baiknya dan membawa hasil yang sebaik baik nya.” Ujarnya menutup pembicaraan. (*#)
