Tanjab Barat – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat,M.Ag membuka Forum Konsultasi Publik, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.
Bupati dalam sambutannya mengatakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah, disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
” Dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, yang telah dipaparkan oleh pihak Bapedda setelah menerima masukan dari stekholder. Kita saat ini tengah berkonsentrasi pembangunan kewilayah perbatasan,” Ujarnya.
Kata Bupati, saat ini ada 5 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan sebagainya.
“Prioritas kita kedepannya, infrastruktur serta penghubung desa desa yang tertinggal, termasuk ada 5 desa. Disamping itu kita juga menekan angka pengangguran dan kemiskinan, kalau sudah dibangun infrastruktur nanti. Insyaallah akan bisa menekan angka kemiskinan ini,” Ungkapnya.
Disamping itu, ia menyebutkan bahwa, angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini terbilang masih cukup tinggi serta ditambah dampak dari covid-19.
” Salah satunya kita membuka peluang kepada perusahaan perusahaan untuk menerima, peraturan menteri 40 persen. Sehingga pengangguran bisa kita tekan,” Bebernya.
Anwar Sadat juga meminta komitmen dari pihak provinsi, untuk betul betul memberikan anggaran cukup besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena kata dia selama ini Tanjabbar hanya menerima spot anggaran cukup kecil.
” Dibandingkan Kabupaten/kota lainnya kita Anggaran nya cukup kecil, padahal kita salah satu. Kabupaten yang masih tertinggal, belum lagi geografi daerah yang terbilang cukup sulit. Angka belanja cukup tinggi, apabila ingin membangun infrastruktur.” Sebutnya.
Disisi lain, bupati juga menghimbau kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat, yang ingin memberikan usulan silah datang ke Bappeda, namun sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil Bupati.
” Kita punya satu tahun ini untuk memaksimalkan nya, kewenangan kita dari 2022 sampai 2023 yang mana programnya harus kita tuntaskan. Sesuai dengan visi misi kita itu kita jalankan,” Pungkasnya.(*#)
