Tanjab Barat – Pemkab Tanjung Jabung Barat sebelumnya telah melakukan job fit atau uji komptensi terhadap 28 pejabat eselon II atau setara kepala dinas beberapa bulan lalu.
Namun, hingga pekan keempat bulan November hasil job fit atau pejabat hasil job fit tak kunjung dilantik.
Terkait hal itu, Sekda Tanjab Barat H. Agus Sanusi mengatakan jika hingga saat ini Pemiab Tanjab Barat masih menunggu hasil rekom dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Info awal, saat ini masih menunggu hasil rekom KASN perihal Rekomendasi Hasil uji kompetensi dimaksud,” ungkap Agus Sanusi di Kuala Tungkal, Rabu (23/11/21).
Dijelaskan Sekda hasil job fit harus dikirim ke KASN sebelum akhirnya Pemkab melakukan rolling sesuai usulan yang disampaikan.
Setelah rekom itu keluar, nanti diajukan izin untuk melakukan pelantikan dan lelang untuk jabatan yang masih kosong.
“Tidak mungkin ada mutasi kalau Pemkab tidak mengantongi rekomendasi dari KASN. Proses tersebut sama seperti verifikasi, nantinya diperiksa apakah mutasi sudah layak dilakukan atau tidak,” jelas Sekda.
“Jadi itu prosesnya, karena pelantikan juga harus mendapat rekom KASN,” imbuhnya.(*#)
Tanjab Barat – Pemkab Tanjung Jabung Barat sebelumnya telah melakukan job fit atau uji komptensi terhadap 28 pejabat eselon II atau setara kepala dinas beberapa bulan lalu.
Namun, hingga pekan keempat bulan November hasil job fit atau pejabat hasil job fit tak kunjung dilantik.
Terkait hal itu, Sekda Tanjab Barat H. Agus Sanusi mengatakan jika hingga saat ini Pemiab Tanjab Barat masih menunggu hasil rekom dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Info awal, saat ini masih menunggu hasil rekom KASN perihal Rekomendasi Hasil uji kompetensi dimaksud,” ungkap Agus Sanusi di Kuala Tungkal, Rabu (23/11/21).
Dijelaskan Sekda hasil job fit harus dikirim ke KASN sebelum akhirnya Pemkab melakukan rolling sesuai usulan yang disampaikan.
Setelah rekom itu keluar, nanti diajukan izin untuk melakukan pelantikan dan lelang untuk jabatan yang masih kosong.
“Tidak mungkin ada mutasi kalau Pemkab tidak mengantongi rekomendasi dari KASN. Proses tersebut sama seperti verifikasi, nantinya diperiksa apakah mutasi sudah layak dilakukan atau tidak,” jelas Sekda.
“Jadi itu prosesnya, karena pelantikan juga harus mendapat rekom KASN,” imbuhnya.(*#)
