TANJABBAR, TJ — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) memasuki fase yang membutuhkan respons lebih terkoordinasi. Hingga September 2026, tercatat 587 kejadian kebakaran dengan 1.249 titik api di wilayah tersebut.
Kondisi itu menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Penanganan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu (16/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dibuka Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., dan dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, Kejaksaan, instansi teknis, para camat hingga perwakilan perusahaan.
Dalam arahannya, Katamso menegaskan bahwa tingginya kejadian dan titik api tidak dapat ditangani hanya mengandalkan pemerintah. Pencegahan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, terutama perusahaan yang memiliki wilayah konsesi serta masyarakat yang beraktivitas membuka lahan.
“Penanganan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah, TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat,” tegas Katamso.
Ia meminta perusahaan memperketat pengawasan di wilayah konsesi, memastikan keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) berjalan optimal, serta menjamin kesiapan personel dan peralatan agar setiap titik kebakaran dapat segera ditangani.
Di tingkat masyarakat, sosialisasi mengenai pembukaan lahan tanpa bakar juga diminta terus diperkuat. Polres dan Kodim didorong meningkatkan edukasi, sementara sektor kehutanan diharapkan mendukung penyediaan embung dan kanal sebagai bagian dari kesiapsiagaan di kawasan rawan kebakaran.
Katamso juga meminta para camat membangun komunikasi aktif dengan perusahaan di wilayah masing-masing. Khusus Camat Tungkal Ilir dan Bram Itam, bersama DPMPTSP serta Dinas Lingkungan Hidup, diminta berkoordinasi dengan kepala desa untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran arang.
“Yang kita perlukan adalah langkah konkret dan sinergi yang kuat. Setiap pihak harus memahami tugasnya, saling mendukung, dan bergerak cepat ketika muncul potensi kebakaran,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., yang bertindak sebagai moderator, memaparkan hasil koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dinas Kesehatan menyatakan kesiapan memantau kualitas udara, sementara BPBD dan Damkar menyiagakan personel serta peralatan untuk mendukung penanganan Karhutla. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi melalui penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila kondisi kabut asap membutuhkan kebijakan tersebut.
BMKG Provinsi Jambi turut memberikan paparan mengenai analisis curah hujan dan prospek iklim untuk dua dasarian berdasarkan kondisi per 15 September 2026.
Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam membaca perkembangan cuaca dan potensi kebakaran ke depan.
Dari unsur TNI, Pasi Ops Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf. Sigit Purnomo Rico memaparkan kesiapan personel, pemetaan kawasan rawan, penyiapan sumber air, hingga langkah deteksi dini dan penanganan kebakaran.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Tanjung Jabung Barat AKP Hermanto, S.H., menyampaikan strategi kepolisian yang meliputi sosialisasi, patroli, pemantauan kawasan rawan, pemadaman dan pendinginan, serta penegakan hukum terhadap kasus Karhutla.
Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pemantauan kualitas udara dilakukan melalui 16 puskesmas sebanyak dua kali sehari. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau potensi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Selain pemantauan, pembagian masker kepada masyarakat juga telah dilakukan sejak 24 Agustus 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap dampak asap akibat Karhutla.
Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam rakor tersebut menekankan pentingnya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning), deteksi dini, respons cepat, serta penguatan kelembagaan bagi pemegang IUP.
Upaya pencegahan, menurut dinas tersebut, harus dilakukan sejak indikasi awal potensi kebakaran teridentifikasi, sehingga api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam penanganan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga dapat menyangkut unsur kelalaian.
Karena itu, seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab di wilayah kerja masing-masing diminta memastikan sistem pencegahan berjalan, termasuk kesiapan personel, sarana, dan peralatan penanggulangan kebakaran.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan Karhutla di Tanjung Jabung Barat tidak berhenti pada pemadaman, tetapi diperkuat melalui pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan, hingga penegakan hukum.(*)
