TANJAB BARAT,TJ – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pembantu Kewenangan (JPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) mengajak semua pihak termasuk masyarakat dan perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua LSM JPK Tanjab Barat, Rahmadi Ariyanto, S.Kom mengatakan kebakaran lahan dan hutan tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah akan tetap perlu adanya dukungan semua pihak termasuk masyarakat dan perusahaan yang ada.
Selain itu perusahaan yang ada untuk memperkuat sarana dan prasarananya (Sarpras) sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi karhutla.
“Kita harapkan semua pihak ikut bersatu dan saling bahu membahu satu dengan yang lainnya. Peran perusahaan dan masyarakat sangat penting untuk membantu kinerja pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan karhutla,” katanya, Minggu (18/8/24).
Rahmat juga menegaskan tidak melarang masyarakat atau perusahaan dalam membuka lahan. Akan tetapi untuk menggunakan metode lainnya selain dengan membakar.
Ketika dengan membakar akan berdampak pada pencemaran udara hingga kerusakan ekosistem dalam tanah dan gambut. Ia berharap semua pihak bisa sinergi dalam penyelesaian persoalan karhutla baik itu pencegahan atau pemadaman.
“Semua tidak bisa berdiri sendiri. Perlu peran serta. Pemerintah punya kewenangan menggunakan kekuatannya, dibantu dengan perusahaan dan masyarakat akan menjadi lebih baik dalam pengendalian, pencegahan dan penanganan karhutla.”pungkasnya.
TANJAB BARAT,TJ – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pembantu Kewenangan (JPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) mengajak semua pihak termasuk masyarakat dan perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua LSM JPK Tanjab Barat, Rahmadi Ariyanto, S.Kom mengatakan kebakaran lahan dan hutan tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah akan tetap perlu adanya dukungan semua pihak termasuk masyarakat dan perusahaan yang ada.
Selain itu perusahaan yang ada untuk memperkuat sarana dan prasarananya (Sarpras) sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi karhutla.
“Kita harapkan semua pihak ikut bersatu dan saling bahu membahu satu dengan yang lainnya. Peran perusahaan dan masyarakat sangat penting untuk membantu kinerja pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan karhutla,” katanya, Minggu (18/8/24).
Rahmat juga menegaskan tidak melarang masyarakat atau perusahaan dalam membuka lahan. Akan tetapi untuk menggunakan metode lainnya selain dengan membakar.
Ketika dengan membakar akan berdampak pada pencemaran udara hingga kerusakan ekosistem dalam tanah dan gambut. Ia berharap semua pihak bisa sinergi dalam penyelesaian persoalan karhutla baik itu pencegahan atau pemadaman.
“Semua tidak bisa berdiri sendiri. Perlu peran serta. Pemerintah punya kewenangan menggunakan kekuatannya, dibantu dengan perusahaan dan masyarakat akan menjadi lebih baik dalam pengendalian, pencegahan dan penanganan karhutla.”pungkasnya.
