Tanjab Barat – Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dan Kejaksaan Negeri Tanjab Barat menggelar Rakor dan Sosialisasi (rakorsos) bersama.
Kegiatan dibuka oleh Bupati H. Anwar Sadat dihadiri Wabup Haira, Kajari Tanjab Barat Tigor Rafilin, SH, MH di Gedung Pola Utama Kantor Bupati, Kamis (01/07/2).
Rakor ini membahas tentang peran serta Jaksa Pengacara Negara dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanjab Barat.
Bupati H. Anwar Sadat dalam sambutanya mengapresiasi terselemggaranya rakor dan sosialisasi tersebut.
Menurut Anwar Sadat sosialisasi ini menjadi penting supaya keberadaan kejaksaan dapat memberikan suasana kedamaian dan jangan ada stigma lagi kalau ke kantor kejaksaan berati tersangkut kasus hukum.
Kemudian memberikan solusi yang tepat terutama mempercepat program pembangunan di Tanjab Barat.
“Harapan kami dengan adanya rakor dan sosialisasi ini, selain makin mempererat hubungan kerjasama juga agar kedepannya profesionalitas para pelaksana kegiatan pemerintah semakin meningkat. Sehingga berbagai persoalan terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara termasuk percepatan pengembalian kerugian negara bisa selesai secara efektif, efisien dan akuntabel,” ungkapnya.(*)
Tanjab Barat – Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dan Kejaksaan Negeri Tanjab Barat menggelar Rakor dan Sosialisasi (rakorsos) bersama.
Kegiatan dibuka oleh Bupati H. Anwar Sadat dihadiri Wabup Haira, Kajari Tanjab Barat Tigor Rafilin, SH, MH di Gedung Pola Utama Kantor Bupati, Kamis (01/07/2).
Rakor ini membahas tentang peran serta Jaksa Pengacara Negara dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanjab Barat.
Bupati H. Anwar Sadat dalam sambutanya mengapresiasi terselemggaranya rakor dan sosialisasi tersebut.
Menurut Anwar Sadat sosialisasi ini menjadi penting supaya keberadaan kejaksaan dapat memberikan suasana kedamaian dan jangan ada stigma lagi kalau ke kantor kejaksaan berati tersangkut kasus hukum.
Kemudian memberikan solusi yang tepat terutama mempercepat program pembangunan di Tanjab Barat.
“Harapan kami dengan adanya rakor dan sosialisasi ini, selain makin mempererat hubungan kerjasama juga agar kedepannya profesionalitas para pelaksana kegiatan pemerintah semakin meningkat. Sehingga berbagai persoalan terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara termasuk percepatan pengembalian kerugian negara bisa selesai secara efektif, efisien dan akuntabel,” ungkapnya.(*)
