TANJABBAR, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu upaya yang kini didorong adalah pembentukan Kantor Daerah Operasi (Daops) Pengendalian Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat memimpin audiensi bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi terkait di Ruang Rapat Bupati, Rabu (29/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran, khususnya pada musim kemarau. Karena itu, keberadaan Kantor Daops Pengendalian Karhutla dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat sistem deteksi dini, pencegahan, hingga penanganan kebakaran secara lebih cepat dan terkoordinasi.
“Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya preventif hingga penegakan hukum terus dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan dan instansi terkait. Setiap tahun kami juga memberikan pelatihan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) agar semakin siap menghadapi potensi karhutla,” ujar Anwar Sadat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga telah menyalurkan bantuan alat pertanian berupa traktor kepada masyarakat agar pembukaan lahan tidak lagi dilakukan dengan cara membakar. Selain itu, pembangunan embung di sejumlah wilayah rawan karhutla terus dilakukan guna menjamin ketersediaan sumber air saat proses pemadaman.
Menurutnya, pembentukan Kantor Daops Pengendalian Karhutla diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta dunia usaha dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Ke depan, Daops Karhutla akan mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga kesiapsiagaan pemadaman dini agar kebakaran tidak meluas.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyatakan kesiapan mendukung penyediaan sarana dan prasarana serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi terealisasinya pembentukan Kantor Daops Pengendalian Karhutla.
Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan Tanjung Jabung Barat yang bebas dari kabut asap, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
TANJABBAR, TJ – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu upaya yang kini didorong adalah pembentukan Kantor Daerah Operasi (Daops) Pengendalian Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat memimpin audiensi bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi terkait di Ruang Rapat Bupati, Rabu (29/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran, khususnya pada musim kemarau. Karena itu, keberadaan Kantor Daops Pengendalian Karhutla dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat sistem deteksi dini, pencegahan, hingga penanganan kebakaran secara lebih cepat dan terkoordinasi.
“Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya preventif hingga penegakan hukum terus dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan dan instansi terkait. Setiap tahun kami juga memberikan pelatihan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) agar semakin siap menghadapi potensi karhutla,” ujar Anwar Sadat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga telah menyalurkan bantuan alat pertanian berupa traktor kepada masyarakat agar pembukaan lahan tidak lagi dilakukan dengan cara membakar. Selain itu, pembangunan embung di sejumlah wilayah rawan karhutla terus dilakukan guna menjamin ketersediaan sumber air saat proses pemadaman.
Menurutnya, pembentukan Kantor Daops Pengendalian Karhutla diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta dunia usaha dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Ke depan, Daops Karhutla akan mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga kesiapsiagaan pemadaman dini agar kebakaran tidak meluas.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyatakan kesiapan mendukung penyediaan sarana dan prasarana serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi terealisasinya pembentukan Kantor Daops Pengendalian Karhutla.
Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan Tanjung Jabung Barat yang bebas dari kabut asap, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
