JAMBI – Kanwil Kemenkumham Jambi melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI).
MoU bersama dua Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjabtim dan HIMPSI, Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jambi, Tholib ,Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Anwar Sadat, M.Ag dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto. Yang dilaksanakan di di Auditorium Rumah dinas Gubernur Jambi. Kamis ( 15/6/23).
Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Tholib mengatakan bahwa Penandatanganan MoU ini menjadi tanda bahwa Kanwil Kemenkumham Jambi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah terus berkontribusi positif dalam menjalin hubungan kerja yang baik dengan berbagai instansi yang ada di Provinsi Jambi.
” MoU ini sebagai bentuk sinergitas kinerja terutama dalam hal pelayanan hukum, pelayanan keimigrasian dan pembinaan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah memberikan kemudahan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.” Katanya.(*)
JAMBI – Kanwil Kemenkumham Jambi melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI).
MoU bersama dua Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjabtim dan HIMPSI, Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jambi, Tholib ,Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Anwar Sadat, M.Ag dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto. Yang dilaksanakan di di Auditorium Rumah dinas Gubernur Jambi. Kamis ( 15/6/23).
Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Tholib mengatakan bahwa Penandatanganan MoU ini menjadi tanda bahwa Kanwil Kemenkumham Jambi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah terus berkontribusi positif dalam menjalin hubungan kerja yang baik dengan berbagai instansi yang ada di Provinsi Jambi.
” MoU ini sebagai bentuk sinergitas kinerja terutama dalam hal pelayanan hukum, pelayanan keimigrasian dan pembinaan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah memberikan kemudahan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.” Katanya.(*)
