Tanjab Barat – Ratusan kendaraan dinas Pemkab Tanjung Jabung Barat saat belum memenuhi kewajiban nya untuk membayar pajak kendaraan.
Hampir di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditemukan kendaraan dinas nunggak membayar pajak, mulai dari roda dua, roda 3 hingga roda empat.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Tanjung Jabung Barat, Raji’un Sitohang menyayangkan masih banyak kendaraan dinas OPD pemkab Tanjab Barat yang nunggak bayar pajak.
” Ini kita anggap ini kelalaian OPD, padahal anggaran sudah tersedia untuk membayar pajak kendaraan dinas nya setiap OPD.” Katanya.
Ia menyebutkan, dari sejumlah OPD yang Paling banyak kendaraan dinas belum bayar pajak, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), dinas Pertanian dan holtikultura, Dinas Pendidikan, RSUD Daud Arif, Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Yang paling banyak itu, dinas kesehatan 37 unit kendaraan dinas, dinas pertanian dan Holtikultura 30, Disdik 33, RSUD 34, sekda 29 dan DLH 20.” Bebernya.
Ia mengatakan, tidak mungkin disetiap OPD tidak dianggarkan untuk pembayaran pajak kendaraan dinasnya. Namun kata dia kalau memang tidak ada anggaran, seharusnya OPD terkait harus peka untuk dianggaran.
” Semua OPD sudah punya anggaran untuk membayar pajak. Namun yang saya herankan kenapa mereka belum membayar.” Sebutnya.
Ia pun dengan tegas menyatakan, sudah menyurati dan memerintahkan dinas terkait untuk segera membayar pajak, dengan anggaran yang sudah ada.
” OPD sudah kita surati, kita ingatkan untuk membayar pajak kendaraan mereka.” Pungkasnya.(#MR)
Tanjab Barat – Ratusan kendaraan dinas Pemkab Tanjung Jabung Barat saat belum memenuhi kewajiban nya untuk membayar pajak kendaraan.
Hampir di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditemukan kendaraan dinas nunggak membayar pajak, mulai dari roda dua, roda 3 hingga roda empat.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Tanjung Jabung Barat, Raji’un Sitohang menyayangkan masih banyak kendaraan dinas OPD pemkab Tanjab Barat yang nunggak bayar pajak.
” Ini kita anggap ini kelalaian OPD, padahal anggaran sudah tersedia untuk membayar pajak kendaraan dinas nya setiap OPD.” Katanya.
Ia menyebutkan, dari sejumlah OPD yang Paling banyak kendaraan dinas belum bayar pajak, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), dinas Pertanian dan holtikultura, Dinas Pendidikan, RSUD Daud Arif, Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Yang paling banyak itu, dinas kesehatan 37 unit kendaraan dinas, dinas pertanian dan Holtikultura 30, Disdik 33, RSUD 34, sekda 29 dan DLH 20.” Bebernya.
Ia mengatakan, tidak mungkin disetiap OPD tidak dianggarkan untuk pembayaran pajak kendaraan dinasnya. Namun kata dia kalau memang tidak ada anggaran, seharusnya OPD terkait harus peka untuk dianggaran.
” Semua OPD sudah punya anggaran untuk membayar pajak. Namun yang saya herankan kenapa mereka belum membayar.” Sebutnya.
Ia pun dengan tegas menyatakan, sudah menyurati dan memerintahkan dinas terkait untuk segera membayar pajak, dengan anggaran yang sudah ada.
” OPD sudah kita surati, kita ingatkan untuk membayar pajak kendaraan mereka.” Pungkasnya.(#MR)
