Tanjab Barat – Bupati Tanjab Barat, H. Anwar Sadat menekankan OPD melakukan percepatan Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang jasa (PBJ).
Hal itu disampaikan Anwar Sadat ketika membuka Rakor P3DN dan Penguatan Penilaian Mandiri Impelentasi SPIP yang diselenggarakan oleh Inapektorat di Aula Bapenda, Rabu (2/11/22).
Dikatakan Bupati saat akhir reviu realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjab Barat melalui e-katalog PDN produk lokal masih rendah, baru senilai Rp 305 juta lebih atau sekitar 0,05 persen dari nilai seluruh realisasi BPJ.
Ini menandakan masih banyak OPD belum belanja di e-katalog PDN, padahal di e-katalok itu sudah banyak etalasenya.
Sisi laian lanjut Bupati, OPD terkait agar membantu seluruh pelaku usaha lokal untuk terus berupaya meningkatkan kegiatan produksinya dan memasukkan di etalase-etalasa e-Katalog itu.
“Seperti langganan belanja makan munum, ATK, supaya kita akhir November ini kita sudah harus belanja di atas 1 Milyar,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati sampaikan, berdasarkan Inpres tersebut, setiap Pemerintah Daerah (Pemda), Gubernur, Bupati/Walikota diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri pada setiap pemenuhan kebutuhan belanja dalam pengadaan barang atau jasa yang dibayar oleh APBN maupun APBD.
“Jika ini tidak dilakukan maka akan berdampak pada DAU kita Tanjab Barat dikurangi atau dihapus karena itu ancamannya langsung dari Presiden,” sambung Bupati.
Untuk merealisasikan arahan Presiden, diperlukan sinergi dan kontribusi dari instansi terkait.
“Ini saya kira patut jadi warning bagi OPD berupaya keras melakukan itu, P3DN ini hampir setiap setengah sebulan sekali dipantau presiden,” tegas Bupati.
Program P3DN sambung Bupati, program ini merupakan upaya pemerintah, dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, serta upaya pemerintah untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Oleh karena itu saya bilang sosialisasi ini sangat penting bagi kita Pemerintah daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh presiden,” uajrnya.
“Saya mengharapkan semua peserta yang hadir pada hari ini agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik hingga paham. Dan yang terpenting saya tunggu implementasinya, karena akhir Nopember kita akan diabsen Presiden,” tutupnya.
Rakor P3PDN menghadirkan seluruh Kepala OPD, PPK dan Operator SIERA lingkup Pemkab Tanjab Barat dan Narasumber dari BPK Perwakilan Jambi. (Lt)
Tanjab Barat – Bupati Tanjab Barat, H. Anwar Sadat menekankan OPD melakukan percepatan Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang jasa (PBJ).
Hal itu disampaikan Anwar Sadat ketika membuka Rakor P3DN dan Penguatan Penilaian Mandiri Impelentasi SPIP yang diselenggarakan oleh Inapektorat di Aula Bapenda, Rabu (2/11/22).
Dikatakan Bupati saat akhir reviu realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjab Barat melalui e-katalog PDN produk lokal masih rendah, baru senilai Rp 305 juta lebih atau sekitar 0,05 persen dari nilai seluruh realisasi BPJ.
Ini menandakan masih banyak OPD belum belanja di e-katalog PDN, padahal di e-katalok itu sudah banyak etalasenya.
Sisi laian lanjut Bupati, OPD terkait agar membantu seluruh pelaku usaha lokal untuk terus berupaya meningkatkan kegiatan produksinya dan memasukkan di etalase-etalasa e-Katalog itu.
“Seperti langganan belanja makan munum, ATK, supaya kita akhir November ini kita sudah harus belanja di atas 1 Milyar,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati sampaikan, berdasarkan Inpres tersebut, setiap Pemerintah Daerah (Pemda), Gubernur, Bupati/Walikota diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri pada setiap pemenuhan kebutuhan belanja dalam pengadaan barang atau jasa yang dibayar oleh APBN maupun APBD.
“Jika ini tidak dilakukan maka akan berdampak pada DAU kita Tanjab Barat dikurangi atau dihapus karena itu ancamannya langsung dari Presiden,” sambung Bupati.
Untuk merealisasikan arahan Presiden, diperlukan sinergi dan kontribusi dari instansi terkait.
“Ini saya kira patut jadi warning bagi OPD berupaya keras melakukan itu, P3DN ini hampir setiap setengah sebulan sekali dipantau presiden,” tegas Bupati.
Program P3DN sambung Bupati, program ini merupakan upaya pemerintah, dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, serta upaya pemerintah untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Oleh karena itu saya bilang sosialisasi ini sangat penting bagi kita Pemerintah daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh presiden,” uajrnya.
“Saya mengharapkan semua peserta yang hadir pada hari ini agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik hingga paham. Dan yang terpenting saya tunggu implementasinya, karena akhir Nopember kita akan diabsen Presiden,” tutupnya.
Rakor P3PDN menghadirkan seluruh Kepala OPD, PPK dan Operator SIERA lingkup Pemkab Tanjab Barat dan Narasumber dari BPK Perwakilan Jambi. (Lt)
