TANJABBAR, TJ – Pembahasan APBD-P 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendadak berubah menjadi arena ketegangan. Adu mulut antara unsur pimpinan DPRD dan anggota Komisi III pecah di tengah rapat, Senin (31/8/2026) sore, hingga palu sidang disebut melayang dan meja dibanting.
Kericuhan terjadi saat DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) di Ruang Rapat Paripurna.
Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, suasana rapat mulai memanas ketika terjadi perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran. Perdebatan yang berlangsung di dalam forum kemudian berkembang menjadi adu argumentasi dengan nada tinggi.
Ketegangan disebut mencapai puncaknya setelah Wakil Ketua II DPRD Tanjung Jabung Barat, Hasan Basri Harahap, merasa tersinggung atas pernyataan anggota Komisi III DPRD, H. Assek, yang dinilai tidak menghargai pimpinan rapat.
Dalam situasi yang semakin panas, Hasan Basri Harahap disebut sempat melempar palu sidang. Palu tersebut dikabarkan hampir mengenai H. Assek.
Belum selesai ketegangan itu, Wakil Ketua I DPRD Tanjung Jabung Barat, H. Syafril Simamora, juga disebut ikut terpancing emosi hingga membanting meja.
Sejumlah anggota Komisi III lainnya turut bereaksi. Suasana di Ruang Rapat Paripurna pun semakin tegang dan nyaris berubah menjadi bentrokan fisik.
“Belum terjadi adu jotos, cepat dilerai,” ujar salah seorang sumber di lokasi.
Peserta rapat yang hadir kemudian bergerak cepat untuk memisahkan dan meredam pihak-pihak yang terlibat. Keributan akhirnya berhasil dikendalikan sebelum berkembang menjadi perkelahian.
Akibat insiden tersebut, jalannya pembahasan APBD-P 2026 sempat terhenti. Rapat diskors selama kurang lebih 30 menit guna menenangkan suasana yang telah terlanjur memanas.
Setelah skorsing berakhir, rapat kembali dilanjutkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pimpinan DPRD maupun anggota Komisi III terkait insiden yang mewarnai pembahasan anggaran tersebut.
Kericuhan di tengah agenda APBD-P ini pun menjadi sorotan, sebab forum yang semestinya fokus membahas arah dan penggunaan anggaran daerah justru sempat tersandera oleh ketegangan internal di gedung wakil rakyat. (*)
