TANJAB BARAT – Gubernur Jambi Alharis membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-1 tahun 2023 Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
Bimtek dan rankerda dengan tema “BERSATU, BERJUANG DAN BERMARTABAT” ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Alharis didampingi Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat dan ketua umum PABPDSI Provinsi Jambi.
Dalam Sambutannya ketua umum PABPDSI Provinsi Jambi Al Husori menyatakan Bintek dan Rakerda ke 1 ini diharapkan BPD Tanjung Jabung Barat, bisa memberikan masukan saran dan pendapat agar BPD lebih baik kedepannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan ada Rakerda ini bisa memberikan motivasi kepada anggota BPD Tanjung Jabung Barat supaya kedepannya bisa lebih baik lagi.” Pesannya.
Disisi lain, ia harap BPD Tanjabbar memahami dan mempelajari undang undang desa, jangan sampai BPD tidak tahu terhadap undang undang desa.
” BPD harus memahami regulasi dan undang undang desa, BPD diharapkan bisa berkoordinasi dengan baik bersama kepala desa diwilayahnya.” Ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Anwar Sadat dalam sambutannya mengatakan, Bintek dan rapat kerja PABPDSI Tanjung Jabung Barat dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan pemikiran bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepannya.
“Kita berharap BPD bisa memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Dengan menciptakan motivasi,” Katanya.
Anwar Sadat menyebutkan, BPD merupakan salah satu Mitra nya kepala desa, dengan sama sama berkoordinasi dalam pembangunan didesa. Jangan sampai BPD bekerja hanya ingin mencari kesalahan terhadap para kades maupun sebaliknya.
“Kita berpesan kepada BPD agar sama sama ikut menjaga kekompakan dan kekondunsifan pada pemilu tahun 2024 nanti.” Tutupnya.
Sementara Gubernur Jambi Alharis menyebutkan Bintek Rakerda ke 1 PABPDSI Tanjung Jabung Barat ini sangat penting, mengingat peran BPD dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja perangkat yang ada desa.
“Setiap anggaran yang diberikan pemerintah baik dana desa ADD dan dana provinsi BKBK perlu dikawal, di awasi mulai dari merencanakan pembangunannya. Sehingga apa yang menjadi harapan bisa tercapai dengan baik dan tidak menyebabkan masalah hukum.” Tegasnya.
Haris mengatakan, desa akan maju kalau BPD dan desanya Bersatu padu dengan begitu persepsi visi dan misi BPD dengan Desa bisa jelas sesuai yang diharapkan.*
